lp3es

[FORUM DISKUSI PUBLIK]

Bagaimana data warga dapat menjadi kekuatan untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih transparan dan berbasis bukti?

Berbagai informasi dan pengaduan lingkungan telah disampaikan masyarakat melalui kanal digital. Namun, data tersebut masih tersebar, belum memiliki mekanisme verifikasi yang seragam, dan belum sepenuhnya digunakan untuk memperkuat advokasi maupun proses pengambilan kebijakan.

LP3ES dan WALHI Jakarta mengundang organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, media, pemerintah, dan para pemangku hak untuk berdiskusi dalam diskusi publik bertajuk “*Demokrasi Digital dan Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Lingkungan: Membangun Ekosistem Pemantauan Berbasis Data, Inklusif, dan Kolaboratif*”.

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada :

🗓 Hari: Selasa, 4 Agustus 2026
⏰ Waktu: 10.00–12.30 WIB
📍 Tempat: Zoom Meeting: bit.ly/ForumDiskusi2026

Mari menghubungkan data warga, teknologi digital, dan kolaborasi masyarakat sipil untuk memperkuat partisipasi publik serta mendorong kebijakan lingkungan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

-EastSEA

Pengunduran diri mendadak Kepala BGN Nanik S. Deyang di tengah sorotan anggaran jumbo Makan Bergizi Gratis (MBG) menyisakan tanda tanya besar. Di balik alasan kesehatan, manuver ini dibaca publik sebagai manuver politik dan pergeseran kendali di ring dalam kekuasaan.
---
​

Pemerintah resmi melangkah ke pasar keuangan China dengan menyiapkan penerbitan perdana Panda Bond (obligasi berdenominasi yuan) untuk mendiversifikasikan sumber pembiayaan luar negeri. Langkah taktis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS sekaligus menghadapi risiko geopolitik global.

​Meski mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental fiskal Indonesia, langkah "rata kanan" ini juga menuntut kalkulasi cermat terkait efektivitas biaya (cost of funds) dan risiko fluktuasi nilai tukar.

​Bagaimana pandanganmu tentang strategi pembiayaan baru ini? Tulis di kolom komentar!
---
​

Dana pensiun pegawai negeri Malaysia, Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), harus menelan pil pahit setelah dana senilai hampir RM 200 juta (sekitar Rp 860 miliar) raib akibat penipuan investasi di startup perikanan Indonesia, eFishery.

​Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan penipuan terencana yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen. Padahal, proses penanaman modal tersebut telah melalui audit auditor internasional serta uji tuntas (due diligence) yang ketat.

​Kasus ini menjadi alarm keras bagi tata kelola industri startup tanah air dan menguji ketegasan penegak hukum demi memulihkan kredibilitas investasi di mata internasional. Simak ulasan lengkapnya di infografis!
---
​

Menteri PU, Dody Hanggodo, merespons isu kekerabatan dengan Komisaris PT PP, Aisyah Zakkiyah, dengan cara yang tak terduga: sayembara berhadiah paket umrah bagi siapa pun yang bisa membuktikan tuduhan tersebut.

​

Saat loyalitas personal menggantikan loyalitas pada konstitusi, institusi pun perlahan mati.

​Sebab kita adalah gema dari apa yang kita inisiasi, biarkan pengaruh kita menjadi penanda zaman, bukan beban bagi masa depan.

​Mari terus mengawal dan menjadi bagian dari gerakan epistemik. Simak analisis lengkapnya di kanal YouTube LP3ES dan ikuti terus pembaruan dari LP3ES.

​

Kenapa gaji guru dan PNS terasa sulit untuk ditingkatkan? Presiden Prabowo Subianto menyoroti akar masalahnya: kebocoran ekonomi nasional.

​Besarnya arus modal yang mengalir ke luar negeri—salah satunya melalui praktik under invoicing—membuat devisa negara tidak optimal. Akumulasi kerugian akibat manipulasi nilai transaksi perdagangan ini ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah dalam beberapa dekade terakhir.

​Tanpa kebocoran ini, seharusnya ruang fiskal negara jauh lebih luas untuk menyejahterakan para abdi negara dan tenaga pendidik kita.

​Simak ulasan selengkapnya dalam infografis berikut.
---
​

Pemerintah resmi menonaktifkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah (22 Juni – 13 Juli 2026). Kebijakan ini diklaim sebagai langkah efisiensi anggaran hingga Rp 3 triliun.

​Namun, di balik angka "penghematan" tersebut, ada hak asasi yang terabaikan. Kelaparan dan kebutuhan gizi tidak mengenal libur sekolah, apalagi bagi kelompok rentan (ibu hamil, menyusui, dan balita) yang ikut terdampak.

​Apakah efisiensi operasional lebih utama daripada pemenuhan gizi rakyat? Atau ini hanyalah cara pemerintah "istirahat" di tengah desakan evaluasi total atas sengkarut korupsi program MBG?

​Simak analisis selengkapnya dalam slide di atas.
---
​

Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu atau pilkada, tetapi juga oleh bagaimana kemenangan itu diperoleh.

Di tengah tingginya biaya politik dan masih kuatnya praktik politik uang, apakah kontestasi yang berlangusng benar-benar memperkuat representasi politik, atau justru menciptakan hubungan transaksional yang terus berulang?

Sebagai bagian dari upaya memperkaya diskursus berbasis riset LP3ES bersama KITLV Leiden, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan diseminasi hasil riset dan diskusi publik :

“The Price of Power: Membongkar dan Mengatasi Kuasa Uang dalam Pilkada di Indonesia.”

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada :
Hari : Senin, 29 Juni 2026
Waktu : 13.00–15.30 WIB
📍 Erian Hotel Jakarta & Zoom Meeting

Mari bergabung dan menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang lebih transparan, berintegritas, dan akuntabel.

KITLV UNDIP UGM Governance Democracy