Fans KDM

Terungkap, Ini Alasan KDM Dukung Penuh, UUD Perampasan Aset..

Jauh sebelum Mas Botok dan rekan-rekannya menyampaikan aspirasi, KDM ternyata sudah pernah menyampaikan pandangannya ketika ditanya awak media mengenai Undang-Undang Perampasan Aset.

Menurut KDM, setiap kebijakan yang menjadi kehendak rakyat dan memiliki keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, patut untuk didukung.

Pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah isu UU Perampasan Aset ramai dibicarakan publik.
Menurut kalian, apakah UU Perampasan Aset memang penting untuk segera dibahas guys?

Tentukan pilihan kalian

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta dugaan pungutan kepada wali murid di salah satu SMK negeri di Kota Bekasi untuk pembangunan pagar sekolah senilai Rp700 juta segera diperiksa. KDM menginstruksikan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pemeriksaan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penggalangan dana tersebut. “Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian akan segera melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut,” ujar KDM.

KDM menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh membebankan biaya pembangunan fasilitas kepada siswa maupun orang tua, termasuk jika dilakukan melalui komite sekolah. Ia menyebut pungutan untuk pembangunan pagar tersebut masuk kategori pungutan liar. Jika ditemukan pelanggaran berat, kepala sekolah dapat dikenakan sanksi mulai dari penonaktifan sementara hingga pemberhentian dari jabatan.

Selain itu, KDM memastikan pembangunan pagar sekolah akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak perlu lagi membebani wali murid. “Mengenai pungutan yang dilakukan oleh sekolah ataupun atas nama komite sekolah terhadap siswa untuk melakukan pembangunan pagar dengan nilai pekerjaan Rp700 juta, saya katakan pungutan tersebut kategorinya pungutan liar,” tegas KDM.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah negeri di Jawa Barat.

Peringatan itu muncul setelah viral dugaan pengumpulan dana dari wali murid untuk pembangunan pagar dan pos satpam di salah satu SMK negeri di Kota Bekasi. Nilai pembangunan tersebut disebut mencapai Rp 700 juta.

KDM menegaskan, sekolah negeri tidak boleh meminta uang kepada siswa maupun orangtua untuk membiayai pembangunan fasilitas sekolah.

Larangan tersebut, kata Dedi, juga berlaku apabila pungutan dilakukan dengan mengatasnamakan komite sekolah.

Ia bahkan meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian turun langsung memeriksa dugaan pungutan tersebut.

Jika nantinya ditemukan bukti pelanggaran berat, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi, mulai dari penonaktifan hingga pemberhentian.

“Pungutan tersebut kategorinya pungutan liar,” tegas KDM.

KDM juga meminta seluruh kepala sekolah di Jawa Barat mematuhi aturan dan tidak membebankan biaya pembangunan kepada siswa maupun orangtua.

jadilah masyarakat yang madiri dalam ekonomi

Proyek geothermal di Jawa Barat mendapat penolakan dari sejumlah warga karena kekhawatiran terhadap lingkungan dan sumber air. Gubernur Dedi Mulyadi menyiapkan dialog dengan Kementerian ESDM serta mendorong kajian akademik. Lantas, bagaimana kelanjutannya?
Kang Dedi Mulyadi Sorotan Publik

Komen Pendapat Jujur Kalian

😂 muhajir panik, ketar-ketir! setelah tahu maksud ucapan yang dilontarkan, suasana langsung berubah jadi tegang.

yang awalnya santai ngomong, kini malah sibuk klarifikasi dan pasang muka panik. 🤣
pelajaran hari ini: sebelum ngomong, pikir dulu. karena kata-kata bisa berbalik jadi bumerang! 🔥

menurut kalian, ini benar-benar panik atau cuma salah komunikasi? 👀👇

“GELAR DEDI MULYADI: Gubernur Konten atau Kerja Nyata?”

Berbagai julukan untuk Dedi Mulyadi bermunculan, mulai dari “Mulyono Jilid 2”, “Gubernur Konten”, hingga “Gubernur Pencitraan”. Tapi di balik semua label itu, ada satu pertanyaan penting: apapun julukannya, benarkah yang utama adalah kerja nyata untuk masyarakat?

KDM marah besar?
Bagaimana tanggapanya Sobat?