Biro PIWPP Setda DIY

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Salah satu pembiayaan non pemerintah adalah skema pembiayaan KPBU. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat

Untuk menunjang program pengembangan sumber sumber pembiayaan pembangunan non pemerintah, dapat diawali dengan merubah paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan public di DIY yang semula hanya mengandalkan pada APBD DIY secara bertahap harus dialihkan dengan alternative kerjasama pembangunan dengan badan usaha atau sector swasta, selanjutnya dapat dikembangkan p**a skema pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang semata hanya bersumber pada APBD harus mulai bergeser dengan kerjasama swasta yang saling menguntungkan dengan menciptakan peluang alternative pemasukan pendapatan daerah.

Membangun Jogja tanpa APBD Pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha mengubah keadaan masyarakat di suatu tempat tertentu menjadi masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan daerah, pe…

Pada Tahun 2018 DIY mendapatkan penetapan Kawasan C***r Alam Geologi (KCAG) oleh Menteri ESDM RI setelah melengkapi sejumlah dokumen usulan dan melaksanakan serangkain tahapan proses mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan C***ra Alam Geologi. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 2026K/40/MEM/2018 Tentang Penetapan Kawasan C***r Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka telah resmi DIY mempunyai sembilan KCAG yang tersebar di empat Kabupaten

PEMBANGUNAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) Pada Tahun 2018 DIY  mendapatkan penetapan Kawasan C***r Alam Geologi (KCAG) oleh Menteri ESDM RI setelah melengkapi sejumlah dokumen usulan dan melaksanakan serangkain tahapan proses mendasar…

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan badan usaha (KPBU) dalam 19 sektor layanan infrastruktur.

Kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi terkendala. Dengan KPBU diharapkan kebutuhan akan layanan infrastruktur dapat dipenuhi dengan menggandeng badan usaha untuk mengelola layanan infrastruktur milik pemerintah