JATAM SULTENG

Sulteng diambang krisis, Hari Lingkungan Hidup Jadi Refleksi Luka Bumi Akibat Tambang

JATAM SULTENG mencatat bahwa sekitar 500.000 Hektar atau 12.5% daratan Sulawesi Tengah saat ini telah dikapling oleh Konsesi tambang, hal ini diduga telah menyebabkan. Krisis Pesisir di Palu-Donggala, Bencana Banjir yang terus berulang, tragedi longsor, kerusakan hutan, ancaman kawasan karst dan pulau kecil hingga kehancuran lumbung pangan seperti di Kecamatan Bualemo.

JATAM SULTENG dengan tegas menyerukan kepada pengurus negara untuk menghentikan pemberian konsesi tambang untuk menyelamatkan sulawesi tengah dari ancaman kebangkrutan ekologi di masa depan.

Koordinator dan Badan Pengurus JATAM periode 2026-2030, siap menjalankan mandat untuk terus menghadang ekstraktivisme dan meneguhkan veto rakyat.

Komunitas warga di simpul perlawanan JATAM memberikan mandat kepada Melky Nahar untuk kembali mendinamiskan perlawanan menghadang laju ekstraktivisme sebagai Koordinator JATAM Nasional. Sementara untuk Badan Pengurus JATAM, yang mendapatkan mandat dari komunitas warga di simpul perlawanan adalah Hendro Sangkoyo, Jull Takaliuang, Siti Maimunah, Mareta Sari, dan Bambang Catur Nusantara.

Dalam pembacaan situasi yang dilakukan JATAM bersama komunitas warga, ketamakan negara-korporasi yang militeristik kian beringas. Ketamakan untuk terus memperluas zona pengorbanan industri keruk akan mengakumulasi praktik penjajahan dan perampasan ruang hidup warga di berbagai penjuru kepulauan. Karena itu, JATAM akan tetap teguh melaksanakan tiga mandat utama, salah satunya meneguhkan veto rakyat. JATAM bersama seluruh jejaring komunitas warga kepulauan bergerak sebagai satu tubuh perlawanan untuk menghadang laju perluasan operasi ekstraktivisme dan membela keselamatan seluruh rakyat dari pulau Sumatera hingga sisi-Barat pulau Papua.

HATAM 2026

Rentetan temuan membawa JATAM pada satu kesimpulan pahit: obral konsesi tambang di Sulawesi Tengah lambat laun berpotensi mengubah masyarakat lokal menjadi pengungsi di tanah kelahiran mereka sendiri.
‎
‎Atas dasar itulah, JATAM mendesak pemerintah segera menyetop pemberian izin tambang baru serta menghentikan pembangunan kawasan industri nikel. Langkah tegas ini mutlak diperlukan demi menyelamatkan Sulawesi Tengah dari ancaman kebangkrutan ekologis di masa depan
‎
‎Selengkapnya di 👇
‎https://www.kabarsulteng.id/2026/05/29/hatam-2026-jatam-sebut-125-persen-daratan-sulteng-beralih-jadi-konsesi-tambang/
‎
‎https://media.alkhairaat.id/konsesi-tambang-caplok-125-persen-daratan-sulawesi-tengah/
‎
‎https://palu.tribunnews.com/sulteng/186527/jatam-sulteng-sebut-125-persen-daratan-sulteng-telah-dikapling-konsesi-tambang
‎

https://palu.tribunnews.com/sulteng/186527/jatam-sulteng-sebut-125-persen-daratan-sulteng-telah-dikapling-konsesi-tambang

Jatam Sulteng Sebut 12,5 Persen Daratan Sulteng Telah Dikapling Konsesi Tambang - Tribunpalu.com Taufik menilai kondisi tersebut menunjukkan ruang hidup masyarakat semakin terdesak.

Konsesi Tambang Caplok 12,5 Persen Daratan Sulawesi Tengah - Media Alkhairaat

Konsesi Tambang Caplok 12,5 Persen Daratan Sulawesi Tengah - Media Alkhairaat PALU – Memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) 2026, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menyerukan penghentian pengkaplingan ruang hidup masyarakat melalui pemberian konsesi pertambangan yang terus meluas. Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik, mengatakan berdasarkan analisis data M...

https://www.kabarsulteng.id/2026/05/29/hatam-2026-jatam-sebut-125-persen-daratan-sulteng-beralih-jadi-konsesi-tambang/

HATAM 2026: JATAM Sebut 12,5 Persen Daratan Sulteng Beralih Jadi Konsesi Tambang Momentum Hari Anti Tambang (HATAM) 2026 menjadi panggung bagi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng)