Lenna Mama Rafa

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah melalui tim kuasa hukumnya akan mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan kor*psi yang menjeratnya.

Kuasa hukum Firman Wijaya menjelaskan, kedua permohonan diajukan secara terpisah karena objek yang diuji berbeda. **"Jadi ada dua permohonan praperadilan,"** ujar Firman. la menambahkan, **"Objek dan tindakan yang diuji berbeda, sehingga batu ujinya juga berbeda."**

Tim kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka, penah4nan, penggeIedahan, penyit4an, hingga larangan bepergian ke luar negeri. Mereka juga mempertanyakan kewenangan pejabat yang menandatangani penetapan tersangka serta supervisi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri.

Sementara itu, kuasa hukum Febri Diansyah menegaskan bahwa pengajuan praperadilan bukan untuk menghindari proses hukum. **"Langkah ini merupakan hak hukum untuk memastikan seluruh tindakan aparat sesuai dengan due process of law,"** katanya.

Diketahui, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kor*psi tata kelola batu bara oleh Polri dan dugaan TPPU oleh Kejaksaan Agung. Penyidik menyebut dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan jabatannya saat bertugas sebagai jaksa dan pejabat struktural di Korps Adhyaksa, namun rincian konstruksi perkara masih belum diungkap demi kepentingan penyidikan.

sumber:peristiwapalu

Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang mencatat sekitar 1.600 warga menjalani pengobatan gangguan kesehatan mentaI di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sementara 357 penyandang dis4bilitas mentaI mengikuti program rehabilitasi sosial. Menurut Dinsos, faktor ekonomi dan beban pikiran yang berkepanjangan menjadi penyebab utama meningkatnya kasus gangguan mentaI, dengan mayoritas penderitanya berada pada usia produktif.

Selain rehabilitasi sosial, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada keluarga melalui berbagai program serta memfasilitasi akses ke puskesmas, psikolog, dan psikiater. Dinsos menegaskan penanganan dilakukan agar keluarga mampu merawat anggota yang mengalami gangguan mentaI dan mencegah terjadinya penel4ntaran maupun pema_sungan.

Saat ini, Kota Malang disebut telah mencapai nol kasus pema_sungan terhadap penyandang dis4bilitas mentaI. Meski begitu, kasus penelal4ntaran masih ditemukan dan ditangani melalui rehabilitasi sosial serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial untuk penanganan lanjutan.

Sumber berita detik

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi solidaritas untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (30/7/2026) siang. Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo membenarkan bahwa mahasiswa Ul akan turut serta dalam aksi yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi mulai pukul 13.00 WIB.

"Benar, kami (BEM UI) akan ikut aksi, tapi ini bentuknya aksi solidaritas, jadi bukan hanya aksi BEM se-UI. Kita terbuka dan tidak terbatas pada siapa saja yang bisa hadir," kata Dimas saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis. Menurut Dimas, aksi tersebut akan melibatkan elemen mahasiswa bersama sejumlah kelompok aliansi masyarakat sipil.

Sebelum aksi digelar, BEM se-UI juga telah menyerahkan amicus curiae dalam perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh sejumlah guru, dosen, dan yayasan masyarakat sipil. Menurut Dimas, pihaknya menilai penempatan anggaran MBG dalam pos anggaran pendidikan berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan.

"Kami melihat, bahwasannya, penempatan MBG di dalam pos anggaran pendidikan telah mendisrupsi pemenuhan utama dari pada penyelenggaraan pendidikan tersebut," ujarnya.

Karena itu, mahasiswa berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara tersebut secara jelas dan adil mengingat perkara ini menyangkut penggunaan anggaran negara untuk salah satu hak dasar warga negara, yakni pendidikan.

Sebagai informasi, gugatan tersebut menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Para pemohon mempersoalkan kebijakan penggunaan dana pendidikan senilai Rp 223,5 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi pemenuhan hak atas kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

Sumber: Kompas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan berupa deposito pendidikan kepada anak korban penger0y0kan di Tabanan, Bali, serta anak petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, yang tew4s saat menjalankan tugas.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian agar pendidikan anak-anak korban tetap terjamin meski kehil4ngan sosok pencari nafkah dalam keluarga.

Untuk keluarga korban penger0y0kan di Bali, Dedi menyampaikan belasungkawa melalui sambungan telepon.

Korban diketahui meningg4l setelah diduga menjadi sasaran penger0y0kan warga karena dituduh menc*ri ayam. Berdasarkan keterangan istri korban, sehari-hari korban bekerja sebagai perajin anyaman.

Dedi mengaku terenyuh setelah mendengar tangisan anak korban yang masih berusia empat tahun. la kemudian memberikan deposito pendidikan sebesar Rp50 juta melalui Bank BJB Bali atas nama anak korban.

Selain itu, Dedi memastikan anak korban yang saat ini duduk di bangku SMK tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Dalam kesempatan berbeda, Dedi juga mendatangi keluarga satpam Waduk Jatiluhur yang ditemukan meningg4l dunia saat bertugas. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak, salah satunya masih duduk di kelas XII SMA.

Sebagai bentuk perhatian, Dedi menyerahkan deposito pendidikan senilai Rp25 juta melalui Baznas Jawa Barat untuk membantu biaya sekolah anak korban.

Dedi juga meminta kasus kem4tian satpam Waduk Jatiluhur segera diusut hingga tuntas. la menilai sistem keamanan di kawasan tersebut perlu diperkuat karena merupakan objek vital nasional.

la mempertanyakan minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV, penerangan, serta jumlah personel yang berjaga di lokasi. Dedi meminta pihak terkait segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Via Kompas.com

Hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong😭

Ada anak yang masih menunggu ayahnya pulang dari bekerja. Namun, yang datang justru kabar duk4.

Sumarna Dikenang sebagai Ayah dan Pengabdi Keluarga serta, petugas keamanan Waduk Jatiluhur yang meningg4l dunia saat bertugas. Kepergiannya meninggalkan luk4 yang tak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga menyentuh banyak orang.

Di balik setiap k4sus yang menjadi perhatian publik, ada anak yang kehil4ngan sosok ayah, ada keluarga yang harus belajar menerima kenyataan yang begitu berat.

Kepergiannya menjadi pukuIan berat bagi keluarga yang selama ini menggantungkan harapan kepada sosok kepala keluarga.

Di luar proses hukum yang masih berjalan, kisah Sumarna mengingatkan bahwa setiap peristiwa krimin4l tidak hanya menyisakan penyelidikan, tetapi juga duk4 mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Bagi anak-anaknya, Sumarna bukan sekadar nama dalam berita. la adalah seorang suami, seorang ayah dari dua anak, sekaligus petugas keamanan yang setiap malam menjalankan tugas menjaga kawasan Waduk Jatiluhur.

Kepergiannya meninggalkan duk4 mendalam bagi keluarga yang kini harus melanjutkan hidup tanpa sosok yang selama ini menjadi pelindung dan pencari nafkah. Sementara proses hukum masih berjalan, yang tersisa di rumah adalah kerinduan anak-anak yang menunggu ayahnya pulang dari bekerja.
Saat ini pelaku masih belum tertangk4p !!

sumber: fyiindonesian

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menanggapi polemik terkait sayembara penangkapan pelaku kejah4tan jalanan yang diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pigai menilai isu tersebut tidak perlu diperpanjang, bahkan menyebut kemungkinan bahwa pernyataan tersebut hanya sebatas guyonan.

"Saya pikir gini, saya pikir Pak Dedi Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh, bisa saja guyonan, media anggap serius, ya. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan, omongannya ada uang. Tapi kalau kalau serius ya tidak boleh, tapi kalau guyonan nggak apa-apa," ucap dia

Dia mengungkapkan sayembara tersebut terkesan mengajak orang untuk menangkap beg4l lalu dibayar. Namun, Pigai bertanya-tanya apakah orang yang diajak merupakan terlatih atau tidak.

"Kalau nangkap gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih, mukuI d**g ya, berdar4h-dar4h. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukuI orang lain di lapangan?" kata dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto merespons sayembara warga tangkap beg4Il yang digelar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM).

la menekankan pentingnya kepala daerah untuk tetap tunduk pada koridor hukum dalam berinovasi mengatasi suatu masalah.

"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum," kata Bima Arya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7).

"Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," ujarnya.

Dua k4sus pilu yang menimp4 satpam terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Di Indonesia, profesi satpam masih sering dipandang sebelah mata. Gajinya tak seberapa, tetapi tanggung jawabnya besar. Mereka berdiri di garis depan menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan rela menghadapi risiko demi melindungi orang lain.