Tajuk Rakyat

Presiden ke-7 RI Joko Widodo bermalam di tenda pengungsian korban gempa bumi di Pulau Palue, NTT pada Rabu (16/9) malam.

Jokowi menghabiskan Rabu malam dengan duduk bersama warga dan mendengarkan keluhan.

Para pengungsi mengeluh sulitnya air bersih.

Mendengar keluhan tersebut, Jokowi mengaku saat ini dirinya tidak bisa membantu banyak.

Hal itu karena Jokowi mengaku saat ini dirinya hanyalah seorang pensiunan.

"saya enggak bisa apa-apa, saya pensiunan", kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bantuan sesuai kapasitasnya.

Jokowi datang bukan sebagai presiden, melainkan sebagai seorang pensiunan yang memilih bermalam bersama warga terdampak gempa.

Menurut Sobat TajukRakyat, apa makna dari sikap tersebut?

Sumber: Tribun Video

Polres Jayapura mengamankan sekitar 78 pelajar yang diduga hendak mengikuti aksi unjuk rasa Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (15/9/2026).

Para pelajar tersebut diamankan secara humanis di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Pos 7 Sentani dan BTN Matoa Sentani. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Sentani Kota untuk didata dan mendapat pembinaan.

Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P. Helan menegaskan, pengamanan tersebut bukan merupakan penangkapan. Ia juga memastikan tidak ada tindakan keker4san terhadap para pelajar.

“Tidak ada penangkapan atau pem*kulan. Para pelajar kami amankan secara baik-baik ke Polsek Sentani Kota. Kami berikan minum dan kami hubungi guru-guru mereka untuk menjemput mereka di Polsek,” tegas Dionisius.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan para pelajar tidak meninggalkan kegiatan belajar pada jam sekolah.

“Ini jam sekolah, waktu belajar bagi anak-anak sekolah. Kami hindari mereka disusupi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi kamtibmas di Kabupaten Jayapura tidak kondusif,” ujarnya.

Setibanya di Mapolsek Sentani Kota, para pelajar didata berdasarkan asal sekolah masing-masing.

Petugas juga melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis sebelum para pelajar diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

Dalam pengamanan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah spanduk dan pamflet yang berisi penolakan terhadap program MBG serta tuntutan terkait pendidikan gratis.

Kapolres mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan langkah pembinaan yang tepat terhadap para pelajar yang terlibat.

Di satu sisi, polisi menyebut langkah ini sebagai upaya menjaga pelajar tetap berada di lingkungan sekolah. Di sisi lain, para pelajar membawa aspirasi penolakan terhadap MBG dan tuntutan pendidikan gratis.

Menurut Anda, apakah pelajar sebaiknya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau tetap fokus belajar di jam sekolah?

Sumber: Kompascom

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeberkan syarat suatu sekolah negeri boleh menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudaryono mengatakan, semua murid dalam sekolah negeri itu harus satu suara menolak MBG. Sebaliknya, jika mereka mau menerima MBG, maka semua siswa harus satu suara menerimanya.

"Untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," ujar Sudaryono dalam rapat Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menyebut keputusan menolak atau menerima MBG juga akan diputuskan bersama wali murid.

Menurut dia, seluruh pihak di sekolah negeri, termasuk wali murid, harus mencapai kesepakatan yang sama.

Artinya, sekolah negeri tidak dapat menerapkan kebijakan berbeda bagi siswanya.

Jika disepakati menerima MBG, seluruh siswa harus menerima program tersebut. Sebaliknya, apabila diputuskan menolak, seluruh siswa di sekolah itu harus menolaknya.

"Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua," kata Sudaryono.(sumber: Kompas.com)

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam menyusul rentetan kasus ker4cunan makanan yang menimpa sejumlah siswa.

Isu ini memicu polemik baru setelah muncul perdebatan sengit antara lembaga riset CELIOS dan Partai Gerindra terkait validitas data jumlah korban ker4cunan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, membeberkan temuan mengejutkan terkait eskalasi kasus ker4cunan makanan dalam program tersebut.

Berdasarkan hasil kajian dan riset berbasis bukti, CELIOS mengestimasi akumulasi korban ker4cunan MBG di berbagai daerah telah menyentuh angka sekitar 50.000 jiwa.

Galau menekankan bahwa temuan ini harus menjadi alarm darurat bagi pemerintah.

"Masalah ker4cunan makanan dalam program MBG ini adalah isu yang sangat serius. Ini memerlukan pembenahan tata kelola yang menyeluruh serta pengawasan ketat di lapangan agar tidak terus berulang,” tegasnya.

Klaim dari CELIOS tersebut langsung mendapat respons keras dari Partai Gerindra, partai pengusung utama program MBG.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, secara terbuka meragukan dan mempertanyakan akurasi data puluhan ribu korban yang disajikan oleh CELIOS.

Sugiat menuntut CELIOS untuk memberikan klarifikasi transparan mengenai metode pengambilan data tersebut.

Ia juga mempertanyakan detail operasional di lapangan yang menjadi sampel riset.

“Kami mempertanyakan kebenaran data 50.000 korban ker4cunan tersebut. Dari mana asal angkanya? Berapa jumlah dapur yang terlibat sehingga bisa muncul data sebesar itu?” cecar Sugiat.

Lebih lanjut, ia menyatakan keberatannya atas rilis data tersebut karena dinilai tendensius. “Bagi kami, angka tersebut sangat tidak masuk akal,” pungkasnya.

Angka 50.000 korban disebut CELIOS, sementara Gerindra mempertanyakan dari mana data itu berasal.

Sobat TajukRakyat lebih percaya peneliti CELIOS atau Jubir Gerindra?

Sumber: Wartaekonomicoid

Di tengah gelombang perombakan Kabinet Merah Putih yang kian gencar, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan sikap tegasnya terkait dinamika politik istana.

Pigai mengaku sama sekali tidak khawatir apabila sewaktu-waktu namanya masuk dalam daftar menteri yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan publik saat menghadiri Forum Koordinasi Kebijakan HAM di Jakarta.

Bagi Mantan Komisioner Komnas HAM ini, pengabdian demi kemajuan negara jauh lebih utama daripada sekadar mempertahankan kursi kekuasaan di lingkaran pemerintahan.

"Ini menteri yang tidak takut untuk dicopot, di-reshuffle, biasa aja. Bagi saya membangun bangsa harga mati, daripada cuma jabatan," tegas Pigai, Kamis (17/9/2026).

Sikap dingin Pigai muncul seiring langkah agresif Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Teranyar, riak reshuffle keenam kembali bergulir setelah posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak digantikan oleh Suahasil Nazara.

Langkah bongkar-pasang kabinet ini dipandang logis oleh Presiden Prabowo mendekati usia dua tahun masa pemerintahannya, guna memastikan setiap kementerian dipimpin oleh sosok yang kapabel.

Meski spekulasi politis terus membayangi jajaran menteri, Pigai memilih fokus menjalankan tugasnya. Konklusinya, ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun jabatan.

Sumber: Suara com

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi sejumlah korban dugaan ker4cunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Efarina, Tanah Karo, Sumatera Utara. Kunjungan itu berlangsung ketika pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan di sejumlah daerah.

Gibran menemui pasien dan keluarga korban pada Jumat, 11 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah sekaligus memastikan negara bertanggung jawab terhadap para siswa yang terdampak.

Ia mengatakan pemerintah akan memastikan kebutuhan para pasien selama menjalani perawatan. Biaya pengobatan, obat-obatan, hingga penanganan lanjutan disebut akan dipenuhi.

Gibran juga membuka kemungkinan pasien dirujuk ke rumah sakit di Medan atau Jakarta apabila kondisi medis membutuhkan penanganan lebih lanjut dan mendapat persetujuan dari orang tua.

Gibran mengatakan persoalan yang terjadi sedang dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia juga berjanji menyampaikan keluhan dan masukan dari keluarga korban kepada pimpinan pemerintah.

Gibran juga meminta orang tua tidak terburu-buru mengizinkan anak kembali ke sekolah sebelum kondisi mereka benar-benar pulih.

Ia bahkan menyarankan orang tua menyiapkan bekal makanan dari rumah selama anak masih dalam masa pemulihan.

"Jangan dipaksakan masuk kalau sebelum fit total ya, Pak, ya. Dan saya titip anaknya mungkin bawa bekal dari rumah saja. Bawa bekal yang dimasak ibunya masing-masing," ujar Gibran.

Kalau Anda berada di posisi orang tua siswa, apakah akan tetap memberikan makanan dari program MBG atau memilih membekali anak dari rumah?

Sumber: Fajarcoid

Nama politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz Arafiq, kembali terseret dalam kasus dugaan korupsi. Kini ia terjerat dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebelum kasus suap Kementerian ATR/BPN, ia merupakan residivis dalam perkara korupsi pada korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang bergulir pada 2011-2012, serta asus suap pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Fahd telah tiga kali terjerat perkara korupsi. Kondisi tersebut membuat Fahd dikategorikan sebagai residivis.

KPK menyatakan, status tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemidanaan apabila perkara Fahd berlanjut hingga persidangan.

"Kemudian terkait Saudara FF, memang sudah betul tadi disampaikan sudah tiga kali. Jadi dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ucap Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Selasa (15/9/2026).

Profil Fahd Arafiq

Nama Fahd Arafiq pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periodes 2015-2018. Ia juga diketahui merupakan politikus Partai Golkar.

Dalam kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia, Fahd Arafiq menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Ormas. Fahd pernah terlibat dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang bergulir pada 2011-2012.

Dalam perkara tersebut, Fahd terbukti menyuap mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati sebesar Rp 5,5 miliar.

Pemberian suap terjadi sekitar Oktober-November 2010, tepatnya saat Wa Ode masih menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Uang suap itu diberikan untuk memuluskan pengalokasian DPID bagi tiga kabupaten di Aceh, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah. Atas perbuatannya, Fahd dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Berselang beberapa tahun dari kasus tersebut, ia terseret kasus suap pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kemenag. Ia terbukti menerima suap Rp 3,411 miliar. Fahd disebut terbukti memengaruhi pejabat Kemenag guna menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengerjaan pengadaan laboratorium komputer MTS tahun anggaran 2011.

Serta, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) sebagai pemenang pengadaan kitab suci Al Quran tahun anggaran 2011. Ia divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/9/2017). Fahd juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kasus Suap Kementerian ATR/BPN

Terbaru, nama Fahd terjerat dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd diduga berperan sebagai pengepul uang yang dikumpulkan dari tersangka lainnya.

Fahd disebut sebagai orang yang diduga menampung uang yang dikumpulkan tersangka Arif Sugiyanto, pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. "Uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ (Fahd Arafiq) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid)," kata Taufik.

Selain Fahd dan Arif, KPK menetapkan Erwin serta Muhammad Fakhry sebagai tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Keduanya disebut memiliki peran sebagai penghubung sekaligus pengepul uang dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN. Perkara dugaan suap tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) yang dikelola PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebagian tanah yang diajukan dalam proses tersebut disebut masih bermasalah karena berkaitan dengan ahli waris yang sebelumnya memegang sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut. Kondisi itu kemudian diduga dimanfaatkan Erwin untuk meminta uang pengurusan atau fee sebesar Rp 2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi pemberian sebesar Rp 1,5 miliar.(sumber: Kompas.com)

Politisi Andi Sinulingga memberikan komentar terkait pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu).

Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Sinulingga menyebut Purbaya layak dicopot dari jabatannya.

Namun, ia mempertanyakan posisi Menteri Kehutanan (Menhut) yang saat ini dijabat Raja Juli Antoni.

Andi kemudian membandingkan kinerja keduanya. Menurut dia, jika Purbaya dinilai layak dicopot, seharusnya posisi Menhut juga menjadi pertanyaan.

"Purbaya itu layak di copot, tapi kenapa orang yg duduk di kursi menteri kehutanan ini tidak di copot lebih dulu ya?" tulis Andi Sinulingga, dikutip Rabu (16/9).

"Padahal kinerjanya jauuuh lebih buruk," lanjutnya.

Andi juga menyinggung persoalan amplop yang sebelumnya dikaitkan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan tengah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Perkara Amplop Raja Juli di Tangan KPK,” tulis Loyalis Anies Baswedan ini.

Jika satu menteri dinilai layak dicopot karena kinerjanya, apakah menteri lain yang juga mendapat sorotan seharusnya ikut dievaluasi?

Warganet, setuju atau punya pandangan berbeda?

Sumber: Fajarcoid

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu persoalan ideologis dan politik menuai berbagai kritik.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kepala BGN mengundurkan diri hingga meminta program MBG dihentikan.

Kepala BGN sebelumnya menyebut bahwa secara umum pelaksanaan MBG tidak mengalami persoalan di lapangan. Menurutnya, polemik yang ramai dibicarakan di media sosial lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok tertentu.

"MBG kalau kalian lihat secara keseluruhan di bawah itu orang nggak ada masalah sama MBG. Ini yang ramai di sosmed. Kenapa ramai? Satu adalah ideologis. Ini masalah urusan politik. Yang meramaikan gurunya, yang meramaikan orang tua siswanya, yang meramaikan adalah wartawannya, yang meramaikan adalah orang-orang oknum LSM dan lain sebagainya. Itu ideologis politik," ujar Sudaryono dikutip dari akun Instagramnya Instagram, Rabu (16/9/2026).

Menanggapi pernyataan Kepala BGN, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai pernyataan tersebut justru memperkeruh persoalan yang terjadi. Ia menyebut pemerintah seharusnya berfokus pada penyelesaian masalah ker4cunan, bukan menyalahkan pihak yang menyampaikan kritik.

"Kepala BGN harusnya introspeksi diri. Ker4cunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah," kata Iman kepada NU Online, Selasa (15/9/2026).

Menurut Iman, pertama, Kepala BGN harus meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal dalam menghentikan ker4cunan MBG, serta telah meresahkan masyarakat, karena menyalahkan guru, orang tua dan wartawan yang protes dan memberitakan keracunan MBG.

“Kedua, Kepala BGN sebaiknya berhenti membuat pernyataan yang membuat gaduh. Misal menyatakan bahwa ker4cunan MBG diakibatkan masalah politik dan ideologis,” lanjutnya.

“Sangat mengkhawatirkan jika pejabat selevel Kepala BGN, mengumbar sentimen politik ditengah bencana ker4cunan masal MBG,” lanjut Iman.

Ketiga, kebijakan MBG di sekolah, serta peraturan yang dibuat BGN bertentangan dengan hak serta perlindungan profesi guru.

Iman mencotohkan seperti Keputusan Kepala BGN RI No.401.1 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggara 2026 dan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Penerima Manfaat. Menurut Iman kedua peraturan tersebut menciptakan sendiri pengertian tanggung jawab guru.

Keempat, Iman menjelaskan bahwa akar dari persoalan ker4cunan MBG karena program ini sendiri sangat bermasalah secara mendasar.

Misal, keputusan MK mengenai gugatan MBG pada UU APBN 2026 sudah memperjelas bahwa MBG tidak boleh menggunakan 20% Anggaran pendidikan.

Menurut Iman, meskipun ada keterangan program ini tetap menggunakan anggaran pendidikan sampai tahun 2028, namun dalam amar putusan dijelaskan bahwa program MBG harus diluar 20 persen Anggaran Pendidikan.

Iman mengingatkan, ker4cunan MBG ini sinyalemen ada masalah mendasar dalam program MBG. Iman menghimbau agar para guru mengutamakan keselamatan dirinya dan siswa dengan tidak memakan MBG.

“Ini saat yang tepat untuk menghentikan MBG,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Anda? Setuju program MBG dihentikan atau tidak?

Sumber: NuOnline