Tajuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera menjabat sebagai Dewan Pembina partai. Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, proses tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seremoni pemberian jaket berlambang partainya.

"Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi," ujar Bestari saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026). Bestari mengatakan, penjaketan tersebut hanya bersifat simbolis. Sebab, sinyal bergabungnya Jokowi dengan PSI sudah terlihat sejak lama.

Meski begitu, Bestari menegaskan bahwa waktu yang tepat untuk seremonial tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Hanya saja kita memberikan itu kepada ketua umum kapan waktu yang pas. Jadi Bu Grace selaku sekretaris Dewan Pembina sudah juga menyampaikan isyarat itu," kata Bestari.

"Sinyal sudah terang semuanya dan itu pastilah seperti apa yang disampaikan Bu Grace nantinya. Tinggal menunggu waktu yang pas kapan itu dilaksanakan," sambungnya.

Bestari menekankan, penjaketan Jokowi nantinya akan menjadi momen bersejarah bagi PSI. Sebab, Jokowi akan menempati posisi yang paling terhormat dalam struktur organisasi partai.

"Momen itu adalah sejarah. Kan begitu. Jadi, kita menunggu waktu yang tepat bagi patron kami, tentu beliaulah yang akan menempati tempat yang paling terhormat di organisasi PSI ini," kata Bestari.

Terlepas dari hal itu, Bestari menekankan bahwa secara internal PSI sebenarnya telah menempatkan Jokowi sebagai figur panutan partai, meski belum secara resmi masuk dalam struktur organisasi.

"Belum pun Pak Jokowi ada dalam struktur, kami sudah meletakkan beliau, bersepakat meletakkan beliau sebagai patron panutan kami dalam berpartai di PSI," tegas dia. Lebih lanjut, Bestari mengingatkan bahwa kedekatan Jokowi dengan PSI bukanlah hal baru.

Pasalnya, Jokowi saat Kongres PSI telah menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada partai tersebut.

Selain itu, lanjut Bestari, Jokowi juga sudah menyatakan kesiapannya membantu PSI hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

"Dan kemudian diisyaratkan lagi pada Rakernas di Makassar itu menyatakan, 'Saya masih sanggup untuk turun ke 38 provinsi untuk PSI dan ke seluruh kabupaten/kota untuk PSI, bahkan sampai kecamatan bila diperlukan. Itu kan sudah disampaikan'," ungkap Bestari.

Menurut dia, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat mengenai posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi kader PDI-P.

"Mana mungkin, mana mungkin kalau masih di PDIP boleh menyatakan itu? Iya enggak?" kata Bestari. Sebagai informasi, Jokowi telah lama diisukan bakal mengisi jabatan tertentu di PSI.

Partai berlambang gajah itu juga telah menjadwalkan sejumlah kunjungan bersama Jokowi ke berbagai daerah. PSI menyebut Jokowi dalam waktu dekat akan mengunjungi Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus bertemu pengurus partai di daerah serta para relawan.(sumber: Kompas.com)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak berpidato dalam beberapa waktu ke depan.

Hal ini dimaksudkan untuk meredam kem4rahan publik terhadap pemerintah.

Menurut Pangi, berbagai kritik hingga aksi demo unjuk rasa yang terjadi tidak semata-mata karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Tetapi, Prabowo dinilai gagal menjaga sentimen masyarakat melalui pidato-pidatonya yang dinilai Pangi banyak yang tidak terarah.

"Menurut saya, enggak usah Prabowo pidato dulu, 1-2 bulan ini pasti mereda negara ini. Yakin sama saya, berhenti Pak Prabowo itu pidato dua bulan ini."

"Jangankan dua bulan, seminggu ini berhenti pidato, enggak ada orang demo lagi," ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews.com melalui sambungan telepon, Jumat (11/6/2026).

Setelah itu, lanjut Pangi, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan ekonomi yang langsung menyentuh dapur masyarakat.

Mulai menurunkan harga Pertamax, menggratiskan premi BPJS Kesehatan, menurunkan token listrik, hingga merealisasikan pemotongan komisi aplikasi ojek online menjadi 8 persen yang telah dijanjikan sebelumnya.

Pangi menilai banyak pidato Prabowo yang terlalu 'liar' dan tidak terarah.

Ia mencontohkan pidato Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Dalam penggalan pidatonya, Prabowo berpesan untuk mengabaikan pihak yang nyinyir.

Prabowo juga melihatkan mimik muka manyunnya sambil berucap "nyenye-nyenye".

"Saya ingatkan dari dulu, presiden kenapa pidatonya kok begini terus. Nggak terarah, liar, di luar kendali. Yang nyenye-nyenyein dengan wajah mimik-mimik begitu, ini kayak nggak ada tim khusus. Nggak ada yang mengingatkan," ungkap Pangi.

Sumber: Tribunnews

Presiden Prabowo Subianto menegaskan terbuka terhadap kritik yang ditujukan kepadanya. Dia akan menelaah dengan teliti setiap kritik kemudian menimbang berdasarkan fakta yang dirasakan masyarakat.

"Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa," kata Prabowo dalam pernyataannya di Majalah The Economist, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat (12/6/2026).

Dia menegaskan komitmennya terhadap demokrasi. Sebagai presiden yang terpilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, Prabowo menyatakan akan menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara demokrasi.

"Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil," terangnya.

Menurut dia, demokrasi tetap merupakan sistem yang terbaik meski tidak sempurna. Prabowo meyakini kepercayaan rakyat akan menghasilkan legitimasi demokrasi.

"Saya percaya pada demokrasi. Saya memahami bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," tuturnya.

Namun Prabowo menambahkan penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan stabilitas agar bisa bergerak maju.

Dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik.

"Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan," ucapnya.

Selama bertahun-tahun, Prabowo menuturkan, ekonomi Indonesia tumbuh sekira 5 persen. Tetapi itu belum cukup, Indonesia harus mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun agar dapat menjadi negara maju.

"Kita tidak akan sampai ke sana dengan terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dalam kondisi Indonesia, puas dengan status quo berarti stagnasi. Dan itu bukan jalan yang kami pilih," tegas Prabowo.

Saat ini Indonesia sedang menjalankan transformasi di berbagai bidang. Untuk itu, pemerintah menjalankan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hilirisasi industri hingga membentuk Danantara.

"Perjalanan Indonesia tidak sempurna dan tidak akan sempurna. Sejarah mengajarkan, tidak ada transformasi nasional besar yang berjalan sempurna. Namun kami bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerjanya yang di bawah potensi," Prabowo menegaskan.

"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun," sambung dia.(Sumber: Liputan6.com)

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mewanti-wanti masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik. Bagi Dudung, rakyat harus bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokatif.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitn4h, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujar Dudung melalui keterangan video yang diunggah pada Instagram , Jumat, 12 Juni 2026.

Dudung mengklaim pemerintah membuka ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan. “Karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” katanya.

Dalam keterangannya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini juga mengingatkan sejarah lahirnya Indonesia. Menurut Dudung, Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa.

“Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini, hendaknya dapat dijadikan tonggak atau introspeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” kata Dudung.

Dudung menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

"Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pernyataan Dudung dikeluarkan seiring rencana aksi besar dari mahasiswa bertajuk yang diikuti BEM UI dan aliansi mahasiswa universitas lainnya.

Sumber: Tempoco

Pemerintah membongkar adanya indikasi kebocoran anggaran raksasa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indikasi kebocoran ini ditemukan oleh Tim Koordinasi MBG yang mendapati praktik penambahan titik dapur yang tidak terkendali sehingga disinyalir menjadi biang kerok utama membengkaknya tagihan negara.

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan temuan investigasi internal menunjukkan adanya lonjakan drastis dari rencana awal pembangunan fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulhas yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi MBG ini melanjutkan, jumlah bertambahnya dapur dari rencana awal ini karena adanya dugaan jual beli titik dapur.

"Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik, ya," ujar Zulhas dalam jumpa pers pasca rakor, Kamis (11/6/2026).

Dia menuturkan, selisih penambahan ribuan dapur dari sasaran perencanaan ini secara langsung menggerogoti ketahanan kas nasional.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Bu Nani tadi barusan, kalau 6.877 titik penambahan, kalau 6 juta hari, maka satu bulan itu pengeluaran membengkak menjadi satu triliun rupiah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan secara gamblang mengkalkulasi kerugian negara akibat pembengkakan titik dapur tersebut. Ia bahkan mengonfirmasi, yang diperkuat oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, bahwa telah terjadi pemborosan sebesar Rp12 Triliun selama setahun.

“Pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu, Bu? Rp12 Triliun. Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," tegas Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi sorotan publik mengenai seringnya ia melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo merasa heran karena disorot terkait kunjungan kerja luar negeri yang dijalankan sebagai Presiden RI.

Di sisi lain, ia juga heran karena Jokowi yang saat menjabat Presiden RI jarang hadir langsung undangan negara sahabat juga sering disalahkan oleh publik.

"Jadi, ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan ‘Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri’," kata Prabowo di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

"Saya sering ke luar negeri, (dibilang) ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, bener enggak," lanjutnya.

Di forum ini, Prabowo menegaskan, sejak lama, kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Oleh karenanya, undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden China Xi Jinping harus sama-sama dipenuhi sebagai konsekuensi dari politik luar negeri Indonesia yang tidak punya musuh.

"Sekarang kalau ada negara super power ya katakanlah Presiden Trump mengundang saya ke Amerika, berani saya enggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia enggak hadir, ah coba aja," ucap Prabowo.

Prabowo menambahkan, dirinya menghadiri setiap undangan. Jika diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia akan datang. Begitu juga jika diundang Vladimir Putin, Xi Jinping, atau kepala negara lainnya.

"Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Ah gue nongol di Washington, gue enggak nongol di Moskow. Enggak bisa, saudara-saudara ya. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping, ya gue hadir, Benar enggak?" tuturnya.

Kepala Negara menyebut hal ini merupakan risiko karena Indonesia adalah negara yang punya banyak sahabat. Menurut Prabowo, keputusannya menghadiri undangan setiap negara sahabat dalam rangka membela kepentingan masyarakat.

"Jadi saudara-saudara inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN, kita anggota APEC, anggota konferensi Islam OKI, anggota sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir," tutur Prabowo.

Sorotan sering ke luar negeri

Sorotan Prabowo sering ke luar negeri pernah disuarakan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam rekaman video berdurasi 7 menit yang diunggahnya pada akun Instagramnya, , Sabtu (30/5/2026).

Dalam videonya, Dino membahas tingginya intensitas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo yang belakangan ini banyak dikomentari masyarakat luas.

”Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” kata Dino, dalam videonya.

Prabowo juga disarankan untuk mengurangi kunjungan kenegaraannya ke luar negeri.

Sederet perjalanan itu dinilai memboroskan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi warga yang serba sulit.

Penjelasan Menlu

Merespons sorotan Dino, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengaku belum menyaksikan secara penuh video Dino yang memberikan soal 5 saran tentang kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Hanya saja, ia menyinggung niat Presiden Prabowo sejak awal yang ingin berpegang pada prinsip bebas aktif dan menjalin hubungan baik dengan semua negara.

Dalam rangka menegaskan posisi Indonesia yang netral, Prabowo pun menghormati semua negara. “Implementasinya ataupun konsekuensinya dari ini adalah ya itu tadi, kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya. Istilahnya kan kita harus gaul, kan gitu,” tambah dia. Meski demikian, ia mengapresiasi setiap kritik maupun saran yang bertujuan untuk perbaikan.

“Sejujurnya saya belum lihat. Tapi saya dengar, terima kasih ya semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam rangka perbaikan itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif, tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat,” kata Sugiono.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, kunjungan Presiden ke berbagai negara sahabat juga bagian dari amanat konstitusi yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Sugiono menjelaskan, setiap kunjungan luar negeri Presiden RI direncanakan secara matang dan didahului pembahasan diplomatik yang mendalam. Dalam proses tersebut, Presiden menentukan isu, substansi, dan prioritas yang perlu dibahas sesuai perkembangan situasi global.

Menurut dia, dinamika dunia saat ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan konvensional karena berbagai kawasan tengah menghadapi konflik dan ketegangan geopolitik. "Timur Tengah perang, banyak juga beberapa titik di dunia ini yang panas dan kita, sekali lagi, ini amanat undang-undang, Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia, ya secara proaktif menawarkan dirinya menawarkan Indonesia ini untuk jadi jembatan,” ucap dia.(Sumber: Kompas.com)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin atau tidak mampu akan disalurkan sepenuhnya dalam bentuk uang dengan skema direct cash transfer. Dia memastikan tidak ada lagi pembagian bansos dalam bentuk barang.

Menurut Luhut, nantinya setiap penerima manfaat bansos dapat menerima direct cash transfer hingga mencapai Rp 5,4 juta per orang. Para penerima ini nantinya akan disaring dan dikelompokkan dengan menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026).

Adapun, pilot project dari model penyaluran bansos dengan data yang diseleksi berbasis AI dan digital ini telah diterapkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pilot project berjalan sukses dan kini tengah diperkenalkan di 42 kabupaten dan kota.

"Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan kemudian presiden kami lapori," kata Luhut.

Dia yakin sistem ini akan memberikan penghematan anggaran negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar ke depannya.

Meski pemerintah meyakini penyaluran bansos berbasis AI dan direct cash transfer akan lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.

Sejauh mana akurasi data dan transparansi sistem AI yang digunakan dapat menjamin tidak ada warga miskin yang terlewat atau salah sasaran?

Apakah penghapusan bansos dalam bentuk barang benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan penerima, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan penggunaan bantuan?

Bagaimana pandangan Anda terhadap rencana pemerintah ini?

Sumber: CNBC Indonesia

NAMA Raffi Ahmad muncul dalam persidangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Raffi dikatakan sempat menitipkan dua buah barang elektronik dari Amerika ke Indonesia melalui perusahaan Blueray Cargo.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026, jaksa memeriksa pengusaha importir bernama Sri Pangestuti alias Tuti sebagai saksi. Jaksa ingin memastikan nama Raffi Ahmad yang disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Tuti.

“Ini ada di komunikasi chat WA ibu, ibu pernah diminta bantuan untuk mengirimkan laptop sama iPhone dari Amerika Serikat?" demikian pertanyaan jaksa dalam ruang sidang.

“Iya. Jadi, kan, barang ini ada sparepart komputer ke Bali. Tapi, kan, kami enggak mau," kata Tuti. Jaksa kemudian menampilkan bukti percakapan Tuti dengan Yohanes yang merupakan seseorang dari pihak Blueray Cargo.

“Kami tampilkan komunikasi chat WA Ibu di tanggal 15 Oktober 2025, Pak Yohanes: 'Siang Bu Tuti, kebetulan ada Raffi Ahmad, kan, lagi ke USA main ke kantor kita, ada mau kirim laptop sama iPhone, IMEI mereka urus sendiri katanya, apa bisa?'. Nah kemudian di bawahnya ada 'Siang Pak Yohanes, boleh kita bantu nanti Mbak Dewi koordinasi, ya'. Kemudian dibalas sama Pak Yohanes, 'Siap Bu Tuti, siap bisa dibantu koordinasi ya untuk beberapa iPhone, terima kasih'. Kemudian Bu Tuti 'Maksudnya beberapa, berapa biji ya?'. betul ada komunikasi ini?" tanya jaksa.

“Iya ada komunikasi itu. Terus Pak Yohanes komunikasi sama Dewi bagian dokumen. Terus akhirnya, saya bilang 'enggak usah, Wi'," kata Tuti.

"Tapi itu jadi ke Indonesia? Soalnya yang Ibu jelaskan di sini" tanya jaksa lagi.

"Kalau ke Indonesianya saya enggak tahu, yang penting tidak ke Bali," kata Tuti.

Jaksa kemudian membacakan isi dari BAP tersebut "Baik, jadi di sini 'betul ada Raffi Ahmad yang tadi menyampaikan bahwa ada mengunjungi kantor yang ada di Amerika Serikat untuk laptop dan iPhone. Akhirnya iPhone tersebut jadi dikirimkan ke Indonesia melalui Bali jalur udara yang penting di-packing di dalam satu koli dicampur barang lain dan customer yang mengurus IMEI sendiri karena di dalam dokumen nanti tidak menyebutkan jenis barang berupa iPhone'. Ini sama dengan komunikasi yang tadi," kata jaksa lagi.

"Iya, pak. Kan, saya sudah bilang enggak bisa ngurus IMEI-nya," kata Tuti.

“Tapi barangnya jadi enggak ke Indonesia?” jaksa bertanya lagi.

“Ke Indonesia lewat mana izin saya enggak tahu,” Tuti menjawab.

Dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Mereka ialah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen, Orlando Hamonangan; Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo; pemilik Blueray Cargo, John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo, Andri; serta Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan.

KPK menduga total uang yang mengalir dalam perkara suap tersebut mencapai Rp 61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Selain uang, penyidik juga menemukan fasilitas hiburan senilai Rp 1,45 miliar, satu jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp 65 juta, dan satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta. KPK menduga para tersangka memberikan suap untuk memuluskan proses impor barang agar terhindar dari pemeriksaan jalur merah kepabeanan.

Saat ini pemberi suap, yakni pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo Andri, serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, sudah memasuki tahap persidangan.

Harta Kekayaan Raffi Ahmad

Harta Kekayaan Raffi Ahmad

Raffi Ahmad telah melaporkan harta kekayaan miliknya ke KPK pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Adapun jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad Rp 1.146.887.725.636.

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 562.896.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/445 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/599 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m2/2.000 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 79.000.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/1.144 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/599 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000

7. Tanah Seluas 655 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.144.000.000

8. Tanah Seluas 1.340 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.432.000.000

9. Tanah Seluas 1.815 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.712.000.000 2025

10. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.120.000.000

11. Tanah Seluas 1.460 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 7.008.000.000

12. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.928.000.000

13. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.432.000.000

14. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.640.000.000

15. Tanah Seluas 1.350 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.480.000.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 693 m2/693 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 898 m2/898 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/601 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 68.392.900.000

1. MOBIL, ROLLS ROYCE PHANTOM Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000.000

2. MOBIL, MORGAN PLUS SIX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000

3. MOBIL, MINI COOPER MORRIS Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

4. MOBIL, FERRARI F8 SPIDER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000.000

5. MOBIL, LAMBORGHINI AVENTLP 700 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000

6. MOBIL, MINI COOPER COOPER S Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

7. MOBIL, DODGE SRT HELLCAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

8. MOBIL, PORSHCE BETTLE 1303 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

9. MOBIL, BMW 318 Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

10. MOBIL, TOYOTA INOVA ZENIX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2025 620.000.000

11. MOBIL, VOLKSWAGEN 1500 Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

12. MOTOR, YAMAHA V 110 ZHE Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

13. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FXCWC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 427.500.000

14. MOTOR, PIAGGIO GTV 250 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

15. MOTOR, SOIB NAKED BIKE 400 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000

16. MOTOR, DUCATI SUPERBIKE 848 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

17. MOTOR, DUCATI DIAVEL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

18. MOTOR, PIAGGIO VESPA 946 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

19. MOTOR, KTM 1290 SUPER DUKE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

20. MOTOR, VESPA SPRINT S 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000

21. MOTOR, TRIUMPH BONNEVILLE T100 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

22. MOTOR, BMW M 1000 RR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

23. MOTOR, BMW R 18 CLASSIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.644.900.000

24. MOTOR, UNITED C2000/AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

25. MOTOR, UNITED C2000/AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

26. MOTOR, UNITED T1800/AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000

27. MOBIL, LEXUS LM350H Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2.109.000.000 2025

28. MOBIL, GWM TANK 300 - HEV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 837.000.000

29. MOBIL, GWM TANK 500 - HEV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.208.000.000

30. MOBIL, DENZA MRE - FWD Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

31. MOBIL, TOYOTA STARLET Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

32. MOBIL, MERC BENZ 190 SL Tahun 1965, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

33. MOBIL, FERARRI BINO 308 GT Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.628.019.440

D. SURAT BERHARGA Rp. 527.173.187.762

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.125.135.164

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.996.614.974

Sub Total Rp. 1.277.211.857.340

III.HUTANG Rp. 130.324.131.704

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.146.887.725.636

(Sumber: Tempo dan Tribun-nedan.com)

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6) pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa (9/6), PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni.

Selain itu harga BBM Pertamax Green (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Sumber: CNN Indonesia

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menduga pihak yang memprotes keterlibatan TNI dalam menangani aksi begal belum pernah merasakan menjadi korban kejahatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nas saat menanggapi kritik terhadap kehadiran prajurit TNI dalam membantu aparat keamanan menangani aksi kriminalitas, termasuk begal.

“Kembali ke masalah begal, apakah mungkin mereka yang protes ini enggak pernah jadi korban ya?” kata Nas, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

“Begitu ada yang protes, lalu besok anaknya jadi korban begal dan kita biarkan, pasti protes lagi, salah lagi. ‘Ada TNI percuma saja, begal dibiarkan’. Karena saya pernah mengalami kalimat seperti itu. Ya mungkin yang bilang-bilang begitu, enggak pernah dibegal," ujar dia.

Nas menegaskan, TNI tidak mengambil alih tugas kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

Keterlibatan prajurit dilakukan dalam kerangka operasi perbantuan yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas permintaan Polri.

Ia mengatakan, prajurit TNI tidak mungkin tinggal diam apabila menyaksikan aksi begal terjadi di depan mata.

“Kalau di depan mata saya terjadi aksi begal, saya TNI dan tidak boleh tangani begal, saya biarkan, hukum kalau enggak salah lebih berat, (masuk) pasal pembiaran,” ujar dia.

Menurut dia, yang menjadi pertimbangan utama dalam pelibatan TNI adalah kebutuhan masyarakat akan rasa aman.

Selama tidak melanggar undang-undang dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, TNI akan membantu aparat keamanan menjaga ketertiban.

Nas juga mengutip pandangan seorang pengamat yang menilai meski belum pernah menjadi korban begal, masyarakat tetap berpotensi menjadi sasaran kejahatan apabila aksi kriminal tidak segera ditangani.

“Kalau orang sudah berpikir seperti itu, artinya ketenangan dan kenyamanan di masyarakat berkurang atau hilang, betul Pak, ya?” kata dia.

Ia mengatakan, seluruh tugas yang dijalankan TNI, baik di wilayah binaan maupun daerah operasi, tetap berkaitan dengan sistem pertahanan negara.

Ia menegaskan Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari komponen pertahanan negara.

TNI ikut buru begal

Diberitakan sebelumnya, di tengah upaya pemberantasan begal, TNI juga ikut dilibatkan dalam patroli keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga batalion tempur untuk patroli bersama kepolisian.

“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Iskak, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung keamanan wilayah dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Selain patroli bersama, isu keamanan juga dikaitkan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, keberadaan batalion teritorial pembangunan dibutuhkan karena banyak daerah sebelumnya tidak memiliki pasukan militer.

“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sjafrie, tingkat kriminalitas di sejumlah daerah menurun setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, batalion teritorial pembangunan juga menjalankan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).(sumber: Kompas.com)