Bappeda NTB

Sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bidang dan Tim Bappeda Provinsi NTB mengikuti Zoom Meeting Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 pada Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah.

Fasilitasi ini menjadi forum strategis untuk memperoleh masukan, penyelarasan kebijakan, serta penguatan substansi RKPD Tahun 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat NTB.

Melalui proses fasilitasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menghadirkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil guna mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.

Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Lokakarya Penguatan Pengelolaan E-Walidata SIPD-RI di Provinsi NTB yang diselenggarakan di Prime Park Hotel, Mataram, Selasa (9/6).

Dalam arahannya, Baiq Yunita menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didukung oleh data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saat ini perencanaan pembangunan tidak bisa lagi hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data atau evidence-based policy agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat."

Menurutnya, peran produsen data dan wali data menjadi sangat penting dalam memastikan kualitas data sektoral yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

"Data memiliki peran yang sangat krusial dalam perencanaan. Karena itu, data yang dihasilkan harus lengkap, tervalidasi, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program serta penganggaran pembangunan."

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia, optimalisasi pengelolaan data sektoral, serta peningkatan kapasitas pengelola data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan menjadi kunci untuk menghadirkan data yang berkualitas dan mendukung pembangunan NTB yang lebih baik."

Bersama memperkuat tata kelola data untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Pembangunan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Lakey Bappeda NTB, Senin (8/6).

Rapat ini membahas perkembangan pembangunan gerai, pergudangan, dan perlengkapan KDKMP sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik KDKMP. Hingga Mei 2026, lebih dari 500 gerai KDKMP di NTB telah memasuki tahap pembangunan, dengan sejumlah gerai telah beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.

KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi dan pemasaran produk lokal yang mampu memperkuat rantai pasok, mendukung program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan Desa Berdaya dan NTB Agro Maritim.

Melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, BUMDes, dan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP menjadi langkah nyata dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera menuju NTB Makmur Mendunia.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menjadi narasumber pada kegiatan Kickoff Meeting dan Diseminasi Pertama Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi NTB, yang diselenggarakan oleh KONSEPSI NTB bekerja sama dengan Bappenas, LCDI Indonesia, dan Bappeda Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyusun serta menyelaraskan rencana kerja pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi NTB. Melalui forum ini, berbagai pihak berbagi gagasan, pengalaman, dan komitmen guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan iklim.

Bappeda NTB terus berkomitmen mendorong transformasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., menghadiri kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Kunjungan bersama Women’s World Banking, GEMAPALU, dan Pemerintah Provinsi NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika, Kantor OJK Provinsi NTB, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran bagi OJK, Pemerintah Provinsi NTB, serta para pemangku kepentingan dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, masyarakat desa diharapkan semakin mampu mengakses peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, berbagai praktik baik yang dipelajari juga menjadi referensi dalam mengoptimalkan peran pendamping dan membangun ekosistem usaha masyarakat desa. Hasil koordinasi ini akan menjadi bahan penguatan Program Desa Berdaya sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

Sebagai langkah memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan di NTB, Ketua Tim Lingkungan Hidup Bappeda NTB, Setya Budi Waluyo, SP., MM., memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTB tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (RPRKBI) Tahun 2026–2045. Bertempat di ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis 4 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan substansi teknis dan aspek hukum dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan penguatan ketahanan iklim di NTB.

Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, akademisi, dan mitra pembangunan, diharapkan terwujud regulasi yang aplikatif, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Sebagai upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan bukti, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., menjadi narasumber pada kegiatan Lokakarya Pemanfaatan Data dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang diselenggarakan melalui kolaborasi Bappeda NTB bersama Program SKALA NTB di Prime Plaza Hotel, Kamis (4/6).

Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas. Pemanfaatan data yang valid, terintegrasi, dan terbarukan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.

Melalui lokakarya ini, diharapkan perangkat daerah semakin mampu mengoptimalkan pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan serta memperkuat implementasi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi NTB dengan agenda Tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa Gubernur tentang Konversi PT BPR NTB (Perseroda) menjadi PT BPR NTB Syariah. Selasa 2 Juni 2026.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan kebijakan strategis daerah dalam upaya memperkuat sektor keuangan daerah berbasis syariah, sekaligus mendukung peningkatan layanan perbankan yang inklusif, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Bappeda Provinsi NTB mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Pancasila adalah fondasi bangsa, pemersatu keberagaman, dan pedoman dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai semangat dalam bekerja, berkarya, dan mengabdi untuk negeri. Dengan gotong royong, persatuan, dan kepedulian, kita wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menghadiri Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB yang diselenggarakan di Hotel Prime Plaza, Mataram, Jumat, 29 Mei 2026.

Forum yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini membahas penguatan kolaborasi serta dukungan terhadap program-program strategis daerah, termasuk pengembangan Program Desa Berdaya sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi NTB.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sektor keuangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat NTB.