kabarkendari.com

Pemerintah Kota Kendari resmi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Poasia dan Plt Lurah Talia setelah dua lurah sebelumnya dinonaktifkan sementara terkait dugaan pelanggaran moral dan disiplin ASN.

Penyerahan Surat Perintah Pelaksana Tugas dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, didampingi Sekda Kota Kendari Amir Hasan dan jajaran BKPSDM, Senin (15/6/2026).

Pemkot Kendari menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan administrasi, kebutuhan masyarakat, serta program pembangunan di tingkat kelurahan tetap berjalan tanpa hambatan.

"Masyarakat tidak boleh dirugikan oleh situasi apa pun yang terjadi di internal pemerintahan," tegas Sudirman.

📌 Muhammad Faizal Mondoali ditunjuk sebagai Plt Lurah Talia.
📌 Bashar Kalabe dipercaya sebagai Plt Lurah Poasia.

Bagaimana pendapat Anda terkait langkah cepat Pemkot Kendari ini?

Usai Skandal Pesta Miras, Pemkot Kendari Tunjuk Plt Lurah Poasia Dan Talia | Kabar Kendari Pemkot Kendari menunjuk Plt Lurah Poasia dan Plt Lurah Talia usai dua lurah sebelumnya dinonaktifkan terkait dugaan pelanggaran moral dan disiplin ASN.

DUA LURAH DI KENDARI DINONAKTIFKAN

Pemerintah Kota Kendari resmi menonaktifkan sementara Lurah Poasia dan Lurah Talia setelah keduanya digerebek warga saat diduga menggelar pesta minuman keras bersama dua perempuan muda di Kantor Kelurahan Poasia, Jumat (12/6/2026) malam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari, Alfian, mengatakan keputusan penonaktifan sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada keduanya menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi.

Pemkot Kendari juga memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) di kedua kelurahan.

Kasus ini mencuat setelah warga memergoki adanya keributan di dalam kantor kelurahan. Situasi sempat memanas hingga memicu kemarahan warga sebelum akhirnya aparat kepolisian datang mengamankan seluruh pihak yang terlibat.

Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam penanganan kepolisian untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi.

Baca selengkapnya di kabarkendari.id

DUA LURAH DI KENDARI DINONAKTIFKAN

Pemerintah Kota Kendari resmi menonaktifkan sementara Lurah Poasia dan Lurah Talia setelah keduanya digerebek warga saat diduga menggelar pesta minuman keras bersama dua perempuan muda di Kantor Kelurahan Poasia, Jumat (12/6/2026) malam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari, Alfian, mengatakan keputusan penonaktifan sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada keduanya menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi.

Pemkot Kendari juga memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) di kedua kelurahan.

Kasus ini mencuat setelah warga memergoki adanya keributan di dalam kantor kelurahan. Situasi sempat memanas hingga memicu kemarahan warga sebelum akhirnya aparat kepolisian datang mengamankan seluruh pihak yang terlibat.

Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam penanganan kepolisian untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi.

Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan pesta miras yang terjadi di lingkungan kantor pemerintahan?

Dua Lurah Di Kendari Dinonaktifkan Usai Digerebek Saat Dugaan Pesta Miras Di Kantor Kelurahan | Kabar Kendari Pemkot Kendari menonaktifkan sementara Lurah Poasia dan Lurah Talia usai digerebek warga saat diduga menggelar pesta miras bersama dua perempuan muda di Kantor Kelurahan Poasia

8.000 Liter BBM Oplosan Disita dari Kapal di Muna Barat

Praktik penyalahgunaan BBM subsidi kembali terungkap di Sulawesi Tenggara. Polisi menemukan ribuan liter BBM campuran solar dan minyak tanah yang disimpan dalam puluhan drum di atas kapal kayu di pesisir Desa Pajala, Kecamatan Maginti.

Dalam kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Dua berhasil diamankan, sementara satu lainnya masih diburu aparat.

Para pelaku diduga membeli BBM subsidi, menimbunnya, lalu mencampurnya sebelum dijual kembali secara ilegal.

Baca selegkapnya di kabarkendari.id

Mafia BBM Subsidi di Muna Barat Terbongkar!

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi dalam skala besar di Kabupaten Muna Barat.

Sebanyak 8.000 liter BBM oplosan yang terdiri dari campuran solar dan minyak tanah diamankan dari sebuah kapal kayu yang dijadikan tempat penampungan di pesisir Desa Pajala, Kecamatan Maginti.

Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua di antaranya telah ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih berstatus DPO. Para tersangka terancam hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.

Bagaimana pendapat Anda soal maraknya mafia BBM subsidi di daerah? Tulis di kolom komentar.

Baca selengkapnya di kabarkendari.id

Mafia BBM Subsidi Di Muna Barat Terbongkar, 8.000 Liter Solar Dan Minyak Tanah Oplosan Disita | Kabar Kendari Ditreskrimsus Polda Sultra membongkar praktik mafia BBM subsidi di Muna Barat. Sebanyak 8.000 liter solar dan minyak tanah oplosan disita, tiga tersangka ditangkap dan satu masuk DPO.

Rp9,7 miliar berhasil disetor ke kas negara, tetapi perjuangan belum selesai.

Kejati Sultra mengungkap masih ada sekitar Rp175 miliar kerugian negara dari kasus korupsi tata kelola pertambangan di Kolaka Utara yang belum berhasil dipulihkan.

Kajati Sultra, Sugeng Riyatna, menegaskan pihaknya akan terus memburu aset dan menelusuri pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dari total kerugian negara sekitar Rp233 miliar, baru Rp58 miliar yang berhasil dipulihkan.

Bagaimana menurut Anda, apakah pengembalian aset hasil korupsi harus menjadi prioritas utama penegakan hukum?

Kejati Sultra Setor Rp9,7 Miliar Ke Kas Negara, Masih Kejar Sisa Kerugian Tambang Rp175 Miliar | Kabar Kendari Kejati Sultra menyetor Rp9,74 miliar ke kas negara dari perkara korupsi dan lelang aset. Namun masih ada Rp175 miliar kerugian negara kasus tambang Kolaka Utara

Kejati Sultra menyetor Rp9,7 miliar ke kas negara dari pembayaran uang pengganti, denda perkara korupsi, dan hasil lelang aset rampasan.

Namun, dari total kerugian negara sekitar Rp233 miliar dalam kasus korupsi tambang Kolaka Utara, baru Rp58 miliar yang berhasil dipulihkan.

⚖️ Kejati memastikan perburuan aset dan pihak yang menikmati hasil kejahatan masih berlanjut.

💬 Menurut kamu, apakah hukuman koruptor harus lebih fokus pada pengembalian aset negara?

Penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada Buton Utara memasuki babak baru.

Tim Penyidik Pidsus Kejari Muna menggeledah Kantor KPU Buton Utara dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon genggam, serta dokumen terkait pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun Anggaran 2023–2024.

Penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dan menelusuri fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pendalaman, sementara pihak KPU Buton Utara belum memberikan keterangan resmi.

Bagaimana menurut Anda? Apakah pengelolaan dana hibah pemilu dan pilkada perlu diawasi lebih ketat?

Kejari Muna Geledah Kantor KPU Buton Utara, Sita Laptop Dan Dokumen Dana Hibah Pilkada | Kabar Kendari KABAR KENDARI — Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menggeledah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton