TA.Khalid

Dirjen LIP Apresiasi TA Khalid Dalam Percepatan Rehab Lahan Pertanian P***a Bencana

Direktur Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian RI Dr Ir Hermanto MP mengapresiasi Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid dalam upaya percepatan rehab-rekon lahan pertanian dan Perkebunan p***a bencana banjir Aceh.

Hal itu disampaikan Dirjen LIP dalam sambutannya pada rapat koordinasi percepatan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan tahun 2026 (Rehab-rekon) yang digelar di Aula Distanbun Aceh Kamis, (30/04/2026).

Hermanto menyebut, sosok TA Khalid lah yang selalu kontak-kontak terus situasi terkini, beliau p**a yang update perkembangan real dilapangan sehingga Kementan RI terus berpacu selangkah lebih maju dalam proses rehabilitasi lahan pertanian p***a banjir Aceh.

Acara ini turut dihadiri Direktur Perlindungan Optimasi Lahan Ditjen LIP Kementan RI Dede Sulaiman, Pj. Swasembada Pangan Aceh Agus Susanto, Kepala BBRMP Aceh Firdaus, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, para Kepala Dinas Pertanian dan Kabid PSP seluruh Kabupaten kota di Aceh serta para Ketua Tim teknis pelaksana kegiatan dari TNI.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Teuku Abdul Khalid dalam sambutannya menyebut, dalam proses rehab rekon lahan pertanian dirinya sangat getol menyuarakan pelaksanaan kegiatan harus dengan skema swakelola, karena skema tersebut dapat menjalankan program Cash For Work (padat karya tunai) yang dinilai mampu menumbuhkan ekonomi para korban.

“Program Cash For Work di Aceh dalam proses rehab rekon p***a banjir yang pertama sekali dilakukan adalah Kementerian Pertanian, saya dengan Pak Mentan turun pertama ketika di Aceh Utara,” tegas TA Khalid.

Dalam Raker Baleg DPR RI Terkait Revisi UUPA, Kita Tekankan Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Aceh AGAR Lebih Transparan,Efesien dan Akuntabel.

Satgas Galapana DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Danantara, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh meninjau langsung pelaksanaan program cash for work di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Aceh timur, pada Kamis (5/3/2026).

Program cash for work ini melibatkan masyarakat terdampak bencana untuk melakukan pembersihan lingkungan desa dari lumpur, kayu, dan material yang terbawa banjir dengan sistem upah harian.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif sekaligus mempercepat pemulihan lingkungan masyarakat pascabanjir. Selain meninjau kegiatan pembersihan lingkungan, tim juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait penyediaan lahan disposal area sebagai lokasi pengolahan limbah pascabanjir, terutama material kayu dan lumpur yang diangkut dari lingkungan permukiman warga.
Koordinator Satgas Penanggulangan Bencana DPR RI, T.A. Khalid, mengatakan bahwa program cash for work merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak memperoleh pemasukan harian.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara komunal dan serentak di beberapa desa, bukan dilakukan secara bertahap desa per desa. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat proses pemulihan lingkungan pascabanjir menjadi lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Satgas DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk terus memonitor pelaksanaan program ini agar dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh.

Satuan Tugas Pemulihan P***a Bencana (Satgas) Galapana DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh. Upaya ini menjadi perhatian utama mengingat masih adanya warga yang bertahan di tenda darurat, sementara bulan suci Ramadan semakin dekat.

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TE A Khalid, menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh pihak telah menunjukkan kesiapan dan komitmen membangun huntara. Namun, diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi data agar proses pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam rapat koordinasi yang digelar, pihak BUMN dan BP BUMN menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 15 ribu unit Huntara.

Satgas Galapana menekankan bahwa proses ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah kabupaten kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh.

Koordinasi yang intensif diharapkan dapat menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari tumpang tindih di lapangan

Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat terdampak banjir dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, serta menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.

Dari Banda Aceh Kontributor Al Fadhal Melaporkan

Part II : Ordal Garuda TV Blablakan Kondisi Real dilapangan yang Kami tekankan dalam program Ordal. Ini pesan penting yang yang harus diketahui terkait korban

Kondisi Lapangan Terhadap Distribusi Bantuan Korban Banjir di Kab Bener Meriah Dan Aceh Tamiang.
Dikupas dalam Acara Ordal Garuda TV