Media suara Rakyat

Potensi Ekonomi Negeri Sepa dan Petuanannya untuk Pembangunan Maluku Tengah
Negeri Sepa, sebuah negeri adat di wilayah Seram Selatan, menyimpan potensi besar yang selama ini belum dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Dari daratan yang membentang dari kilometer 6 hingga 58, negeri ini memiliki wilayah hutan adat yang luas, kaya akan sumber daya alam—baik hasil hutan kayu, non-kayu, maupun potensi mineral.

1. Potensi Ekonomi Lokal
Masyarakat Negeri Sepa hidup dari hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Komoditas seperti kelapa, cengkeh, pala, dan coklat tumbuh subur dan menjadi tulang punggung perekonomian rumah tangga.
Faktanya, Sepa merupakan penyumbang komoditas kelapa terbesar di wilayah Seram Selatan, bahkan ikut menjaga stabilitas pasar komoditas di Maluku Tengah.

Tidak hanya itu, wilayah dataran rendah dari kilometer 6 hingga 14, serta di sekitar jalan baru, menjadi lumbung pangan harian yang menopang kebutuhan pokok masyarakat sekitarnya.
Di sektor perikanan, desa petuanan seperti Negeri Administratif Yainuelo menjadi pemasok ikan terbesar di wilayah selatan. Kontribusi ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan pangan daerah.

2. Model Ekonomi Ekstrakti
Namun sayangnya, potensi ini mulai dilirik oleh investor luar dengan pendekatan ekstraktif.
Masuknya perusahaan kayu dan kemungkinan investasi pertambangan di wilayah adat menjadi ancaman nyata.
Model investasi seperti ini kerap kali hanya memberikan keuntungan sesaat bagi pemerintah daerah, namun meninggalkan kerusakan lingkungan, marginalisasi masyarakat adat, dan hilangnya kedaulatan atas tanah leluhur.
3. Ekonomi Berbasis Komunitas
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bergeser dari pendekatan investasi besar menuju pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan komunitas.
Sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi, dan pemerintah sebagai fasilitator serta pelindung hak-hak wilayah adat.

4. Beberapa langkah yang bisa diambil:
1. Menetapkan Negeri Sepa sebagai Wilayah Ekonomi Strategis Kabupaten (WESK) untuk perlindungan dan pengembangan secara berkelanjutan.
2. Membangun sentra pengolahan komoditas lokal, seperti kelapa dan cengkeh, agar nilai tambah diciptakan di dalam negeri, bukan dijual mentah keluar daerah.
3. Melindungi hutan adat dan wilayah petuanan melalui kebijakan legal formal, kerja sama dengan lembaga adat, serta mencegah perampasan lahan oleh korporasi besar.
4. Memperkuat koperasi tani dan nelayan, termasuk di desa petuanan Yainuelo, agar hasil pertanian dan perikanan memberi kesejahteraan nyata bagi masyarakat bawah.

5. Menerapkan sistem pajak produksi lokal yang adil, yang memungkinkan daerah mendapatkan pendapatan dari aktivitas ekonomi riil masyarakat—tanpa mengeksploitasi sumber daya alam secara brutal.

Negeri Sepa adalah nadi ekonomi Maluku Tengah. Potensi sumber daya alam dan kekuatan sosial masyarakat adat adalah aset strategis untuk membangun kemandirian daerah.
Jika dikelola secara partisipatif dan berkeadilan, maka Maluku Tengah akan tumbuh sebagai kabupaten yang kuat dari bawah, bukan tergantung pada investasi luar yang kerap mengorbankan tanah, air, dan masa depan anak cucu kita.

Ketika negara salah urus rakyat akan menderita, kemiskinan terjadi dan berakhir pada pemborantakan rakyat

Gerakan viral ialah bentuk dari penegahkan hukum yang responsif.
Untuk menjamin negara kita menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kasus Vina
Kasus Sambo
Sorotan
pengikut netto

Klaim masyarakat hukum adat terhadap hutan ada tidak dibenarkan oleh negara, seblum ada pemetaan hutan adat dan di buat regulasi terkait itu.
Alih2 bicara terkait hutan adat hanya mimpi disiang bolong.

kemarin kita melakukan pemilu, namun sejauh ini sistem pemilihan kita belum terlalu baik, banyak protes, dan krittik terhadap kinerja penyelenggara.
namun sampai saat ini kami melihat demokrasi kita masi berjalan pada prosedural bukan subtansi sebagaimana yang di inginkan oleh demokrasi itu sendiri.
hari kita mengambil hikma dan sistem kepemiluan yng telah terjadi.

"pilih orang kampung sendiri, biar perlu blokade kampung"
poitik identitas berubah menjadi kebiadan demokrasi, kecurangan,politik identitas, politik uang, intimidasi, jauh dari asas pemilu jurdil, bebas dan rasia.