Daily One

Wah...wah, numpang posting ya min.
Gimana pendapatnya kok malah begini endingnya.
Apakah karena efek nafas naga ya?
🤭

Siapa yang waktu kecil sering nagis gara-gara pengen naik permainan di pasar malam?

Menuntut Keadilan Kepada Penguasa.
Dimana Seruan Kekecewaan dituntut Pidana.
Antara benar dan salah mulut sudah tak lagi berkata.
Suara RAKYAT dibungkam dengan Undang-Undang dan aturan lainnya agar tak lagi bicara.
Bukan tentang mengkritik pejabat, tapi oknum yang seenaknya berbuat nekat dengan aturan yang mencekik rakyat.
Semua terbeli dengan angka yang nikmat.
Sehingga mereka lupa bahwa Kekuasaan tertinggi ada ditangan RAKYAT.

Kades Tlogosari Belum Memenuhi Janji Untuk Selesaikan Dana Desa.

Pati – Kepala Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ali Rohmat, S.H., menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh kewajiban terkait Dana Desa paling lambat 5 September 2025.

Janji tersebut dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani pada Jumat (22/8/2025), termasuk penyelesaian proyek pengaspalan jalan, pembangunan infrastruktur desa, hingga pengembalian dana BUMDES sebesar Rp120 juta.

Hingga kabar ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke Kades Tlogosari, kenapa hingga batas waktu yang sudah ditentukan belum juga dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai maksud dalam isi surat itu.

Di Tengah Sorotan Kasus Donasi, Sriyatun Justru Dipromosikan Jadi Plt Disdikbud

Pati – Publik kembali menyoroti nama Sriyatun, yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, menggantikan Andrik Sulaksono. Penunjukan ini menuai polemik karena Sriyatun masih menyisakan kontroversi lama terkait dugaan pengambilan paksa donasi air mineral saat menjabat sebagai Plt Kepala Satpol PP Pati.

Keputusan mutasi tersebut dianggap tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Aktivis sosial Pati, Rohmad Wibowo, menilai promosi ini mencederai prinsip moral pemerintahan. “Mengangkat pejabat yang masih kontroversial ke posisi strategis pendidikan adalah preseden buruk,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Nia menegaskan, promosi jabatan seharusnya mempertimbangkan rekam jejak dan integritas. “Kalau kasus lama belum tuntas, wajar publik menaruh curiga ada kepentingan politik di baliknya,” katanya.

Hingga kini, Sriyatun maupun Pemkab Pati belum memberikan klarifikasi resmi. Publik menunggu apakah Sriyatun bisa membuktikan kapasitasnya di jabatan baru, atau justru semakin terseret kontroversi yang belum reda.

Drama Politik di Pati Memanas, Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo Mundur Usai Walk Out dari Pansus Hak Angket

Pati, 4 September 2025 —
Situasi politik di Kabupaten Pati semakin memanas. Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo, Torang Manurung, resmi mengundurkan diri setelah dipanggil dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Bupati Pati, Kamis (4/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Torang sempat walk out usai dicecar dengan berbagai pertanyaan tajam dari anggota dewan. Ia kemudian meninggalkan ruangan didampingi oleh pendampingnya. Namun, setelah keluar, terjadi kericuhan kecil ketika pendamping Torang sempat menarik seorang wartawan hingga terjatuh.

Tak lama berselang, surat pengunduran diri Torang beredar luas di media sosial dan memicu beragam spekulasi. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran surat tersebut, Torang hanya memberikan jawaban singkat: “Ya.”

Sebelumnya, Torang juga sempat membuat video klarifikasi terkait keterlibatannya dalam rapat Pansus. Keputusan mundur ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjaga kondusivitas politik di Pati.

Dengan langkah ini, dinamika politik di DPRD Kabupaten Pati diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik, terutama terkait keberlanjutan proses hak angket pemakzulan Bupati.