Harian Rakyat Aceh

Rakyat Aceh | Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menunjuk Kabid TIK Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolresta Banda Aceh. Penunjukan tersebut dilakukan lantaran Kapolresta definitif, Kombes Pol. Andi Kirana sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto dalam keterangannya pada Jumat dini hari (7/8/2026) mengatakan, Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba AKP Muhammad Jabir saat ini sudah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri.

Namun, Joko belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan karena proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Mabes Polri.

"Karena penanganannya merupakan kewenangan Mabes Polri, kami belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait substansi pemeriksaan, baik terhadap Kapolresta Banda Aceh maupun Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh," ujarnya.

Meski demikian, Joko mengajak seluruh pihak untuk tetap menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak berspekulasi sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari Mabes Polri.

"Proses pemeriksaan sedang berjalan. Kami mengajak semua pihak untuk menghormati mekanisme yang berlaku dan menunggu hasil pemeriksaan dari Mabes Polri," kata Joko Krisdiyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Joko memastikan pelaksanaan tugas Kapolresta Banda Aceh berjalan dengan baik. Ia juga menjamin seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat berlangsung normal, profesional, dan tanpa kendala.(rao)

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi melantik Mawardi Nur, SE sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8).

Usai pelantikan, Mawardi Nur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh,” ujar Mawardi.

Dalam menjalankan tugasnya, Mawardi menetapkan tiga agenda prioritas, yaitu meningkatkan lifting migas dan memastikan efisiensi biaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah, mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 agar menjadi tambahan produksi migas Aceh, serta memperluas keterlibatan kontraktor lokal dan SDM Aceh dalam seluruh aktivitas hulu migas.

Sebelum dipercaya memimpin BPMA, Mawardi Nur menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda. Di bawah kepemimpinannya, PEMA melakukan transformasi tata kelola dan diversifikasi usaha ke berbagai sektor, antara lain perdagangan kopi Aceh, pabrik baja ringan, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi dan perikanan. Langkah tersebut memperkuat kinerja perusahaan, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Kami ingin memastikan industri migas tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh melalui investasi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, dan peningkatan kualitas SDM,” tutup Mawardi. (sep/rif)

Rakyat Aceh | Redelong – Kodim 0119/Bener Meriah terus memperkuat pengawasan internal guna mencegah keterlibatan prajurit dalam praktik judi online. Salah satu langkah yang dilakukan adalah inspeksi mendadak (sidak) telepon genggam (HP) personel usai pelaksanaan upacara bendera mingguan di Makodim 0119/Bener Meriah, Senin 3 Agustus 2026.

Inspeksi dipimpin Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0119/Bener Meriah, Kapten Czi Aep Mukhran Halid, didampingi Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel), para Perwira Staf, serta personel Unit Intel Kodim 0119/Bener Meriah.

Kasdim menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh prajurit terbebas dari aktivitas perjudian online maupun bentuk pelanggaran lain yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi TNI.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit agar tetap menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas," ujar Kapten Czi Aep Mukhran Halid.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim melakukan pengecekan secara langsung terhadap telepon genggam milik seluruh prajurit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan aplikasi maupun aktivitas yang mengarah pada praktik perjudian online.

Kasdim menegaskan bahwa pemberantasan judi online merupakan komitmen TNI Angkatan Darat dalam menjaga kehormatan institusi. Oleh karena itu, setiap prajurit dituntut menjadi teladan dengan menjauhi segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum maupun aturan kedinasan.

"Judi online memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi pribadi, keluarga, maupun institusi. Saya tegaskan kembali, seluruh prajurit agar tidak mencoba, apalagi terlibat dalam segala bentuk perjudian online. Jaga nama baik satuan, pegang teguh disiplin, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Selain melakukan pemeriksaan telepon genggam, Kasdim juga mengingatkan seluruh personel agar bijak dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi. Prajurit diminta menggunakan perangkat digital untuk mendukung pelaksanaan tugas, meningkatkan pengetahuan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi maupun konten yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. (ant/ra)

Rakyat Aceh | Banda Aceh – Kerja Tim Pemerintah Aceh yang mengurai antrean BBM di Aceh telah membuahkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga sudah menambah penyaluran BBM untuk Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan informasi tersebut berdasarkan laporan terbaru dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).

“Gubernur Mualem meminta laporan setiap saat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4 Agustus 2026). “Beliau ingin masalah ini segera teratasi, sebab menyusahkan masyarakat.”

Mengenai kelangkaan BBM, sebagaimana laporan Sekda Nasir kepada Gubernur Mualem, disebutkan Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal sudah menambah penyaluran BBM, yaitu untuk Gasoil sebanyak 120,4 persen dan Gasoline sebanyak 109 persen dari kondisi penyaluran normalnya.

Informasi pernambahan penyaluran BBM tersebut langsung disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (3 Agustus 2026).

Pertamina Patra Niaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama Pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan telah memodifikasi tangkinya serta
penggunaan kegiatan ilegal lainnya.

Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshalling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU.

Selain itu, SPBU mulai melakukan mapping shift operator yang bertugas pada waktu ramai (peak hour) jam berangkat dan pulang kerja. Sedangkan, Fuel Terminal yang ada di Aceh melakukan penambahan jam operasional pada hari Minggu sebagai langkah menjaga ketahanan stok di SPBU.

SPBU juga harus siaga 24 Jam untuk menerima BBM diluar jam operasional sebagai langkah build up stok sebelum dilakukan penyaluran ke konsumen di esok harinya. Mereka, berkoordinasi dengan Organda terkait dengan pengisian armada Organda di SPBU agar mendapatkan prioritas.

Untuk ketertiban, Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat untuk mengantisipasi nopol yang tidak terdaftar (bodong).

Sebagai langkah menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, Pemerintah Aceh menyiapkan Surat Gubernur Aceh yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi di SPBU bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang menggunakan pelat kuning.

“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” kata Nurlis.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan BBM bagi sektor transportasi dan distribusi logistik sehingga pelayanan kepada masyarakat serta aktivitas perekonomian tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.

Nurlis menambahkan, Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi secara berkala bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, serta instansi terkait untuk kelancaran BBM.

“Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” katanya.

Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.[rao]

Rakyat Aceh | Banda Aceh - Untuk mendukung kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh duduk bersama dengan Pemerintah Aceh membahas pengoptimalan kontribusi daerah untuk mendukung Program JKN melalui pajak rokok, di Banda Aceh.

Kontribusi daerah melalui pajak rokok ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Bab V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen 37,5% realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Bertindak sebagai pimpinan rapat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Perwakilan Kepala Bidang Pendapatan BPKA, Inspektorat Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Dinas Sosial Aceh dan jajaran di BPKA.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyuddin dalam paparan materinya menyampaikan tujuan dari pembahasan ini salah satunya adalah mencapai persamaan pemahaman tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan serta memperoleh dukungan dalam rangka Rekonsiliasi Data Potongan Pajak Rokok Pemerintah Aceh Triwulan II tahun 2026.

“Kompensasi pajak rokok untuk pembayaran iuran JKA sebagai alternatif lain pendanaan JKA dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pejabat BPJS Kesehatan setempat untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan. Kompensasi melalui pajak rokok paling sedikit 37,5% untuk iuran jaminan kesehatan ini diperuntukan untuk Kontribusi Iuran Peserta PBI, Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III,” jelas Mahyuddin ditemui pada Sabtu (1/8).

Pada kesempatan tersebut juga Mahyuddin mengapresiasi Pemerintah Aceh yang terus berkomitmen memberikan jaminan kesehatan kepada penduduknya melalui Program JKA yang diintegrasikan ke dalam Program JKN. Idris juga berharap semoga Program JKN ini makin dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat khususnya di Aceh.

“Harapannya menyepakati hasil Rekonsiliasi data Potongan Pajak Rokok Pemerintah Aceh Triwulan II tahun 2026 dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi data Potongan Pajak Rokok Pemerintah Aceh Triwulan II tahun 2026 dan selanjutnya Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian/perubahan anggaran JKA dan kontribusi Iuran Tahun 2026 sesuai dengan proyeksi kebutuhan anggaran dan kompensasi pajak rokok tahun 2026,” harap Mahyuddin.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus sangat mendukung kompensasi pajak rokok sebagai alternatif pendanaan untuk JKA sehingga harus dioptimalkan pendanaannya. Apalagi menurutnya di tengah masyarakat permintaan rokok meningkat yang diharapkan dapat meningkatkan pendanaan iuran JKN.

"Meningkatnya konsumsi rokok di Aceh harapannya pajak rokok tersebut untuk Provinsi Aceh bisa bertambah sebagai alternatif pendanaan untuk JKA. Selama ini jika harga rokok mengalami peningkatan tidak terlalu berdampak pada perokok dan tetap banyak konsumsi rokok, oleh karena itu pajak rokok harus terus dioptimalkan anggarannya untuk pendanaan JKA,” ucap Ferdiyus (rq)