Harian Rakyat Aceh

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie untuk segera menerbitkan Qanun atau Peraturan Daerah terkait perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Langkah taktis ini diperlukan untuk menyelamatkan aset budaya dan komoditas lokal Pidie, seperti emping melinjo hingga tradisi geudeu-geudeu, agar tidak diklaim oleh pihak luar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, saat menggelar audiensi yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi di Kantor Bupati Pidie, Kamis (4/6/2026).

Meurah menyatakan bahwa Kabupaten Pidie memiliki potensi kekayaan intelektual komunal yang sangat melimpah, mulai dari sektor kuliner, seni, hingga ekspresi budaya tradisional. Sayangnya, hingga saat ini belum ada payung hukum kuat di tingkat daerah yang memayungi aset-aset berharga tersebut.

"Belum ada regulasi daerah yang mengatur inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Pidie. Ini memperbesar risiko motif khas Aceh diklaim sepihak, lagu daerah digunakan tanpa atribusi, atau kuliner tradisional dikomersialkan tanpa ada pembagian manfaat (benefit sharing) bagi masyarakat lokal," ujar Meurah.

Selain mendorong lahirnya Qanun KI, Kemenkum Aceh secara khusus membidik target pendaftaran Emping Melinjo Pidie sebagai Indikasi Geografis (IG) resmi pada tahun 2026 ini.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani Pinilihan menyebutkan, berdasarkan data internal, pendaftaran IG di Aceh masih sangat minim, terakhir baru ada dua wilayah yang tercatat di tahun 2024, yakni Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya.

"Tahun 2026 ini, kita dorong penuh permohonan Emping Melinjo sebagai Indikasi Geografis Terdaftar dari Pidie. Potensi ekonominya sangat tinggi," tegasnya.

Untuk mengejar target tersebut, Kemenkum Aceh meminta Pemkab Pidie segera membentuk Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) yang disahkan melalui SK Bupati. Dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Disperindagkop, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta segera bergerak cepat menyusun Dokumen Deskripsi IG.

Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, menyatakan komitmen penuhnya dan siap menjadikan Kanwil Kemenkum Aceh sebagai mitra strategis dalam mengamankan produk-produk unggulan daerah.

"Kami menyambut baik langkah ini dan akan segera melakukan inventarisasi produk unggulan di Pidie agar mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual secara hukum. Pemkab Pidie juga siap mendorong pembentukan regulasi khusus bersama instansi terkait untuk memfasilitasi pelindungan hak-hak UMKM dan budaya lokal kita," ujar Wakil Bupati Pidie. (rif)

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan hebat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini, Kamis (4/6/2026).
Melansir data Refinitiv, rupiah di pasar spot per pukul 09.11 WIB tercatat menembus level psikologis Rp18.000/US$ untuk pertama kalinya. Mata uang Garuda berada di posisi Rp18.015/US$ atau melemah 0,42%.

Pelemahan ini terjadi cukup cepat. Rupiah pertama kali menutup perdagangan di atas level psikologis Rp17.000/US$ pada 6 April 2026. Artinya, hanya dalam 59 hari kalender, rupiah kembali terdepresiasi sekitar Rp1.000/US$ hingga menembus Rp18.000/US$.

Pelemahan lanjutan nilai tukar Garuda ini bukan terjadi tanpa sebab. Dalam dua bulan terakhir, pasar keuangan domestik dibayangi cukup banyak tekanan, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Dari luar negeri, dolar AS masih mendapat tenaga dari naiknya permintaan safe haven aset di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati arus keluar dana asing dari pasar saham, hingga persepsi terhadap arah kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintah.

Berikut beberapa faktor utama yang ikut menekan rupiah belakangan ini.

1. Dolar AS Menguat, Perang Teluk Bikin Investor Cari Aset Aman

Tekanan terhadap rupiah tidak bisa dilepaskan dari kondisi global. Dolar AS masih bertahan di dekat level tertingginya dalam dua bulan terakhir seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.

Pada Kamis (4/6/2026), dolar AS masih bertahan kuat setelah konflik baru di kawasan Teluk kembali mengerek harga minyak dan menekan selera risiko investor global. Serangan Iran ke Kuwait serta respons militer AS di dekat Selat Hormuz membuat pasar kembali mencari aset aman, termasuk dolar AS.

Kondisi ini menjadi tekanan tambahan bagi negara importir minyak seperti Indonesia.

Ketika harga minyak naik, kekhawatiran terhadap inflasi dan defisit transaksi berjalan ikut meningkat. Di saat bersamaan, investor global cenderung mengurangi eksposur ke aset berisiko di negara berkembang.

Tekanan terhadap rupiah juga sudah terlihat dari posisi investor yang semakin berhati-hati.

2. Rebalancing MSCI Picu Outflow

Tekanan lain datang dari pasar saham. Pada Mei 2026, MSCI melakukan rebalancing besar-besaran terhadap saham-saham Indonesia.

Dalam rebalancing tersebut, sebanyak enam saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. Selain itu, ada juga 13 saham lain yang dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Index.

Dengan demikian, total ada 19 saham Indonesia yang keluar dari indeks MSCI dalam rebalancing Mei 2026. Rebalancing juga membuat investor melakukan penyesuaian bobot pada MSCI Indonesia Index. Akibatnya, sejumlah saham yang masih bertahan di dalam indeks pun tetap bisa terkena tekanan jual karena fund global menyesuaikan komposisi portofolio dengan bobot indeks yang baru.

Ketika suatu saham dikeluarkan dari indeks, fund yang mengikuti indeks tersebut biasanya harus melakukan penyesuaian portofolio. Dalam praktiknya, hal ini bisa memicu tekanan jual dan mendorong arus keluar dana asing dari pasar saham.

Ketika investor asing melepas saham Tanah Air, kebutuhan untuk mengonversi dana dari rupiah ke dolar AS ikut meningkat. Kondisi ini menambah permintaan dolar dan memperberat tekanan terhadap rupiah.

3. Isu Rating S&P Ikut Menambah Tekanan

Sentimen lain yang ikut diperhatikan pasar adalah isu mengenai peringkat kredit Indonesia.

Pada April 2026, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Namun, memasuki awal Juni, pasar kembali mencermati pertemuan antara pemerintah dan S&P. Pada saat yang sama, muncul isu bahwa S&P diperkirakan akan menurunkan peringkat kredit Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun langsung membantah rumor tersebut. Ia menyebut kabar tersebut masih berupa spekulasi dan mengatakan dirinya baru akan bertemu dengan pihak S&P pada Rabu (3/6/2026) malam.

Meski rumor downgrade dibantah, isu rating tetap menjadi perhatian karena sebelumnya lembaga pemeringkat lain sudah lebih dulu memberikan sinyal negatif.

Pada Maret 2026, Fitch merevisi outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Revisi ini mencerminkan kekhawatiran terhadap meningkatnya ketidakpastian dan melemahnya kredibilitas kebijakan. Sebelumnya, Moody's juga telah mengubah outlook Indonesia menjadi negatif.

Dalam kondisi rupiah sedang tertekan, isu seputar rating menjadi sensitif. Sebab, peringkat kredit berkaitan erat dengan persepsi risiko, biaya utang, dan minat investor asing terhadap aset Indonesia

4. Kondisi Fiskal Pemerintah

Pasar turut mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah, terutama terkait tata kelola fiskal.

Salah satu pemicunya adalah realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp695 triliun.

Angka ini menjadi perhatian karena sudah sangat dekat dengan batas maksimal defisit APBN yang diatur dalam undang-undang, yakni 3% terhadap PDB.

Kekhawatiran tersebut berlanjut memasuki 2026. Pada Maret 2026, pemerintah melaporkan defisit APBN mencapai 0,93% terhadap PDB atau sekitar Rp240,1 triliun. Angka ini menambah perhatian pasar terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah, terutama di tengah kebutuhan belanja yang masih besar.

Meski begitu, tekanan fiskal terlihat mereda pada laporan berikutnya. Per April 2026, defisit APBN turun menjadi 0,64% terhadap PDB atau sekitar Rp164,4 triliun.

Namun, pasar tetap mencermati arah fiskal ke depan. Defisit yang sempat melebar pada awal tahun memberi sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah tidak terlalu longgar.

Kekhawatiran makin besar ketika belanja negara tetap tinggi, sementara penerimaan negara dinilai belum cukup kuat untuk mengimbanginya.

5. Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kebijakan baru pemerintah terkait ekspor komoditas melalui satu pintu turut menjadi perhatian.

Pemerintah mulai melakukan transisi menuju sistem ekspor komoditas terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Tahap awal kebijakan ini mencakup komoditas batu bara, minyak sawit mentah atau CPO, serta ferroalloy.

Kebijakan ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 dan mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026.

Secara tujuan, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki transparansi ekspor, menekan praktik under-invoicing, serta memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak tertahan di dalam negeri.

Namun, dalam jangka pendek, pasar justru menyoroti aspek kepastian aturan. Sejumlah asosiasi usaha meminta pemerintah memberikan petunjuk teknis yang lebih jelas, terutama terkait kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, hingga perjanjian dagang yang sudah berjalan.

Kebijakan ini menambah kekhawatiran pasar terhadap kejelasan arah kebijakan pemerintah.

Sebab, perubahan aturan yang menyangkut ekspor komoditas besar dapat berdampak langsung terhadap arus devisa, kontrak bisnis, dan kepastian investasi.

6. Surplus Neraca Dagang Menipis

Tekanan terhadap rupiah juga datang dari kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mulai menunjukkan penurunan surplus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada April 2026 sebesar US$25,30 miliar, sementara impor mencapai US$25,21 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia hanya mencatat surplus sekitar US$89 juta atau US$0,09 miliar.

Surplus ini memang masih membuat neraca dagang Indonesia bertahan positif. Namun, nilainya jauh lebih tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Maret 2026, surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sekitar US$3,32 miliar. Penyusutan surplus dagang ini menjadi perhatian karena neraca perdagangan merupakan salah satu sumber pasokan devisa bagi perekonomian. Ketika surplus mengecil, tambahan pasokan dolar dari aktivitas ekspor-impor ikut menurun.

Surplus perdagangan yang besar dapat membantu menopang rupiah karena eksportir membawa masuk devisa hasil ekspor. Namun, ketika surplus menipis, bantalan tersebut ikut berkurang.

7. Arah The Fed Mulai Berubah Lebih Hawkish

Tekanan terhadap rupiah juga datang dari perubahan ekspektasi terhadap arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed).

Pada akhir 2025, arah kebijakan The Fed sempat terlihat lebih dovish. Bank sentral AS memangkas suku bunga pada Desember 2025 sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,50%-3,75%. Pemangkasan tersebut menjadi penurunan suku bunga ketiga secara beruntun, setelah sebelumnya The Fed juga menurunkan suku bunga pada September dan Oktober 2025.

Namun, arah tersebut mulai berubah memasuki 2026, terutama setelah perang di Timur Tengah membuat harga minyak bergerak naik dan kembali memunculkan kekhawatiran inflasi.

Presiden The Fed New York John Williams menyatakan kebijakan moneter AS saat ini berada di posisi yang tepat dan belum perlu segera diubah, meskipun risiko inflasi masih datang dari ketegangan geopolitik, tarif, dan kenaikan harga energi.

Sinyal yang lebih hawkish juga datang dari pejabat The Fed lain. Presiden The Fed Dallas Lorie Logan menyebut kenaikan suku bunga masih mungkin diperlukan jika inflasi tetap sulit turun.

Lorie menyoroti bahwa inflasi masih bertahan di kisaran pertengahan 2% dan belum kembali ke target 2%, sementara kenaikan harga minyak akibat konflik Iran ikut menambah tekanan harga.

Jakarta - Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai lembaga penegak hukum tersebut menggeledah kantor BGN.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, Dadan keluar dari gedung Kejaksaan dengan mengenakan rompi warna pink pada pukul 17.11 WIB.

Ia tampak mengenakan rompi khas tahanan Kejagung itu dengan berkaos warna hitam saat digiring oleh petugas.

Saat awak media memanggil namanya, ia tidak menanggapi dan berjalan masuk ke dalam mobil tahanan.

Selain Dadan, Kejaksaan Agung juga menahan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Keduanya mengenakan rompi tahanan Kejaksaan.

Adapun ketiganya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya di BGN pada Selasa (2/6).

Diketahui, pada Rabu pagi, penyidik pada Jampidsus menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan ANTARA, kantor BGN telah dijaga ketat oleh pihak keamanan, pasukan TNI, dan kepolisian sejak pukul 08.00 WIB. Sebagian besar karyawan yang masuk dan keluar area kantor menolak untuk dimintai keterangan.

Salah seorang pihak keamanan menyatakan, beberapa pimpinan BGN kini tengah berada di Sentul, Bogor Jawa Barat, untuk menghadiri acara dengan narasumber motivator dari luar negeri, Tony Robbins.

ANTARA 2026

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) digeledah dan untuk sementara, tamu selain karyawan BGN dilarang masuk ke area kantor pusat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Berdasarkan pantauan ANTARA, kantor BGN telah dijaga ketat oleh pihak keamanan, pasukan TNI, dan kepolisian sejak pukul 08.00 WIB. Sebagian besar karyawan yang masuk dan keluar area kantor menolak untuk dimintai keterangan.

Hingga pukul 12.00 WIB, belum ada pihak BGN yang memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan dari Kejagung tersebut. Salah seorang pihak keamanan menyatakan, beberapa pimpinan BGN kini tengah berada di Sentul, Bogor Jawa Barat, untuk menghadiri acara dengan narasumber motivator dari luar negeri, Tony Robbins.

Kejagung membenarkan menggeledah kantor BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu pagi.

"Benar," kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry kepada ANTARA di Jakarta.

Ia mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Akan tetapi, ia masih belum bisa memberikan detail informasi mengenai penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terhitung sejak 2 Juni 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (2/6) malam, mengumumkan pencopotan tersebut.

"Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Selanjutnya, posisi Dadan digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.

ANTARA 2026

Personel gabungan Polri, TNI, dan Dinas Pemadam Kebakaran terus memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area HGU perusahaan perkebunan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Kebakaran yang terdeteksi sejak 28 Mei 2026 itu telah menghanguskan sekitar 10 hektare lahan gambut. Hingga 30 Mei 2026, petugas baru berhasil mengendalikan sekitar 10 persen area terdampak.

Proses pemadaman terkendala kondisi gambut yang terbakar hingga lapisan bawah tanah, minimnya sumber air, serta keterbatasan peralatan. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Petugas terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api meluas.